Pessel Matangkan Persiapan KEK Bukik Ameh

Iklan Semua Halaman

iklan halaman depan

Pessel Matangkan Persiapan KEK Bukik Ameh

Kamis, 01 Agustus 2019
Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan, Hadi Susilo. (teddy setiawan)

Pessel, FajarSumbar - Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Sumatera Barat (Sumbar) terus mematangkan persiapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bukik Ameh.

Kepala Dinas (Kadis) Pariwisata, Hadi Susilo menyampaikan, pihaknya kini secara simultan terus melenkapi segala persyaratan yang jadi tanggung jawab pemerintah daerah.

"Masterplant untuk tingkat kabupaten kami targetkan selesai dalam rentang waktu satu bulan ini," ujarnya baru-baru ini di Painan. 

Rencana KEK Bukik Ameh di Kecamatan Koto XI Tarusan dimulai sejak 2017. Sesuai aturan, pengembangan melalui penyiapan kawasan dengan keunggulan geo ekonomi dan geo strategis.

Keberadaannya berfungsi untuk menampung kegiatan industri, ekspor, impor dan kegiatan ekonomi lainnya yang memiliki nilai ekonomi tinggi serta daya saing internasional.

Penyusunan masterplant, lanjut Hadi, bakal melibatkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pemprov Sunbar dan konsultan perencanaan. 

Pengurusan izin lokasi hingga petimbangan teknis dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). Pemerintah daerah menargetkan semuanya rampung hingga akhir tahun.

"Karena itu, kami berharap adanya dukungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berkaitan dengan dokumen KEK," harapnya.

Terkait lahan, telah ada komitmen masyarakat sekitar untuk membebaskan lahannya. Luasan yang dibutuhkan mencapai 420 Hektare. 

Biaya pengadaan ditanggung PT POA Agro Industri sebagai pengembang. Sedangkan akses menuju lokasi sepanjang empat Kilometer bakal dibangun setelah terbitnya Perpres. 

"Dananya nanti patungan antara kabupaten dan provinsi. Kita diberi waktu paling cepat enam bulan dan paling lama dua tahun," jelasnya.

Kementerian Pariwisata (Kemenpar) mematok Perpres KEK Bukik Ameh terbit  pada 2020. Kementerian juga berjanji bakal membantu menyiapkan dan memberi advokasi terkait masterplant

Sementara untuk dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) akan dibantu Kementerian Koordinator (Kemenko) Kemaritiman. 

"Syaratnya ada 17 macam. Kemudian diajukan ke Dewan KEK Nasional untuk Perpresnya," ujar Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Kemenpar, Dadang Riski Ratman. (tsf)