Pessel Rawan Karhutla, Kesiapan Pemkab Minim

Iklan Semua Halaman


iklan halaman depan

Pessel Rawan Karhutla, Kesiapan Pemkab Minim

Senin, 05 Agustus 2019
Lokasi lahan yang terbakar di Kabupaten Pesisir Selatan, Kamis (1/8).

Pessel, FajarSumbar.com - Kabupaten Pesisir Selatan termasuk daerah tiga besar rawan kebakaran hutan di Sumbar. Sementara, perhatian pemerintah daerah sangat minim.

Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Madrianto, mengungkapkan, hingga kini pemerintah daerah belum membentuk Satuan Tugas (Satgas) Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).

"Padahal, itu merupakan Peraturan Menteri LHK nomor P32/LHK/Sekjend/Kum. 1/3/2016 tentang pengendalian Karhutla, KPHP," ungkapnya di Painan, Senin (5/8). 

Sepanjang 2018, KPHP mencatat sedikitnya 900 Hektare lahan di Pesisir Selatan terbakar. Sebagian besarnya adalah kawasan hutan produksi konversi dan lahan gambut. 

Dari 15 kecamatan yang ada, lima diantaranya terpantau rawan Karhutla seperti Kecamatan Inderapura, Lunang, Silaut, Ranah IV Hulu Tapan dan Basa IV Balai Tapan.

Sementara hingga Agustus ini terdapat empat hot spot (titik api) di daerah berjuluk 'Negeri Sejuta Pesona' itu. Jumlah yang terbakar lebih dari 13 Hektare.

Apalagi, lanjutnya, kebakaran hutan bukan hanya tanggung jawab Dinas Kehutanan. Akan tetapi, tanggung jawab semua pihak, termasuk pemerintah daerah hingga nagari.

Selain membentuk berigade di tingkat kabupaten, saat ini KPHP juga telah membentuk Masyarakat Peduli Api (MPA) di beberapa nagari.

"Yang sangat respon di Pesisir Selatan itu Polres dan Dandim 0311 Pesisir Selatan," tuturnya. 

Karenanya, ia berharap pemerintah kabupaten segera membentuk Satgas Karhutla. Hal itu sejalan dengan potensi Pesisir Selatan yang rentan terhada Karhutla.

Selain itu, meminta pada seluruh perusahaan perkebunan membentuk Berigade Karhutla. Karena merupakan sebuah kewajiban bagi mereka. 

"Karena dampak kebakaran tak hanya dirasakan masyarakat sekitar hutan itu saja. Akan tetapi berdampak negatif pada semua pihak," tuturnya. 

Sebagai antisipasi, KPHP terus memperkuat sarana dan prasarana Karhutla. Kemudian membuat Posko Krisis Karhutla. 

"Ini perlu juga perhatian Pemkab, agar perusahaan perkebunan membentuk Satgas Karhutla," tutupnya. (tsf)