Demo, Mahasiswa UIN IB Tuntut Transparansi Keuangan

Iklan Semua Halaman


iklan halaman depan

Demo, Mahasiswa UIN IB Tuntut Transparansi Keuangan

Selasa, 10 September 2019
.

Padang, fajarsumbar.com -  Seribuan mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol menggelar aksi demonstrasi, Selasa (10/9). Mereka menuntut pihak rektorat agar transparan dalam masalah keuangan kampus. 

Mahasiswa mengaku keberatan dengan pungutan liar dan fasilitas kampus yang tidak layak. Mereka juga menuntut Rektor Dr.Eka Putra Wirman, meng ungkapkan apa saja kerjanya selama menjabat. 

Tak hanya itu, mahasiswa juga menuding UIN makin miskin prestasi, karena lemahnya dukungan dana. “Anggaran sekian miliar tidak jelas kemana. Kami berharap kam pus di audit KPK,” kata orator aksi, Muhammad Jalal Alfarisi, saat menyampaikan aspirasinya di depan gedung Rektorat UIN Imam Bonjol Padang tersebut.

Ia mengatakan, akan menggelar aksi lanjutan, jika tuntutan mahasiswa tidak dikabulkan. Rencananya Rabu (11/9), aksi akan dilanjutkan kembali, karena mahasiswa merasa tuntutannya dalam dialog dengan pihak rektorat di Gedung Serba Guna (GSG) tidak menemui titik temu.

“Kalau rektor tidak mau untuk tanda tangan, kita akan kembali melakukan aksi dan tidak ada satu pun mahasiswa yang kuliah,” ujarnya seperti dikutip topsatu.com.

Seluruh kelas akan di blokir dan tidak boleh dibuka. Mahasiswa akan berkumpul kembali dan akan menyuarakan haknya di depan rektorat.

Sementara Rektor UIN Imam Bonjol Padang, Dr.Eka Putra Wirma, langsung menemui mahasiswa di depan rektorat, untuk mendengarkan aspirasi mereka. Ia bahkan menuruti kemauan mahasiswa, seperti berdialog terbuka di GSG UIN Imam Bonjol Padang.

Awalnya ia menawarkan 10 perwakilan mahasiswa. Namun ditolak dan akhirnya dilakukan dialog di GSG sampai selesai waktu Zuhur.

“Kami siap di audit. Silahkan bawa tim audit dari BPK, KPK, atau darimana saja, silahkan datang ke kampus. Kampus ini sudah diaudit tiap tahun,” katanya.

Rektor sendiri tampak legowo, ketika ia berdialog dengan mahasiswa, para koordinator aksi berdiri di atas pagar rektorat, dengan posisi lebih tinggi dari dirinya. 

“Jika kalian mau datanya dibuka di GSG, ayo ke GSG dengarkan semua anggaran dan keuangan kampus ini,” ungkapnya.

Ia juga memaparkan, bahwa Gedung Rektorat UIN Imam Bonjol, jika diletakkan di kampus UNP atau UPI, hanya layak untuk gedung kuliah. Uang Kuliah Tinggal (UKT) sebesar Rp8 juta per semester. Mahasiswa hanya bayar 2 juta, sisanya disubsidi pemerintah. 

“UKT kita terendah dari UIN se-Indonesia,” ujarnya.  

UIN IB memiliki dana terbatas untuk membangun. UIN merehap dengan dana yang sedikit, tidak dapat dana APBN. Landskap rektorat sampai sekarang bahkan dananya belum ada. 

Dari 2015-2019 yang telah dilakukan selama kepemimpinan Eka, telah dibangun Fakultas Ushuluddin, Pustaka. Sekarang tidak ada prodi yang terakreditasi ‘C’, semua sudah ‘B’ dan sudah banyak terakreditasi ‘A’. Yang masih ‘B’ akan diperjuangkan agar menjadi ‘A. Kampus yang belum dibangun akan dibangun dengan sistem multiyears dari pemerintah.

Pihak rektorat saat menanggapi tuntutan dari mahasiswa terkait transparansi keuangan, mengakui jika belum maksimal dalam melakukan sistem.

”Tadi kami sudah diskusi dengan mahasiswa terkait tuntutannya dan kami akan mengabulkannya karena itu hak mereka. Meskipun begitu, ada tuntutan yang tidak masuk akal,” kata Wakil Rektor III, bidang kemahasiswaaan, Ikhwan Matondang.

Ia mengatakan, pihaknya akan mengabulkan tuntutan mahasiswa tersebut. Meskipun begitu, menurutnya ada tuntutan yang tidak masuk akal. Ia mengatakan, tuntutan untuk mahasiswa yang belum memiliki uang untuk mem bayar UKT agar diberi kelonggaran waktu sampai mereka mampu tidak bisa dikabulkan. 

“Untuk tuntutan itu kami tidak bisa mengabulkannya, jika tidak ada tenggat waktu yang diminta oleh mahasiswa,” lanjutnya. 

Ikhwan Matondang mengatakan bahwa pihaknya tidak keberatan jika mahasiswa tetap melakukan aksi lanjutan.”Ya kalau mau aksi silahkan, tetapi jangan sampai melakukan hal yang merugikan mahasiswa lainnya seperti memblokade kelas,” ujarnya.Menurutnya, mahasiswa yang ingin kuliah tidak boleh dihalangi, jika dihalangi, maka sistem perkuliahan tidak akan berjalan. 

“Kalau aksi itu kan hak mahasiswa juga, tapi kalau telah menghalangi mahasiswa lainnya untuk kuliah, itu kan sudah tidak baik,” lanjutnya.Ia mengimbau mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang agar bisa memahami hal tersebut dan tak melakukan hal yang merugikan mahasiswa lainnya. (hen/gv)