DHN Terduga Pelecehan Seksual di Bukittinggi tak Ditahan, Kuasa Hukum Korban Komplain

Iklan Semua Halaman

iklan halaman depan

DHN Terduga Pelecehan Seksual di Bukittinggi tak Ditahan, Kuasa Hukum Korban Komplain

Kamis, 12 September 2019
Kuasa Hukum DPS terlihat sedang memperlihatkan copy surat yang diantarkanya ke Kantor Cabang Bank salah satu BUMN di Bukittinggi.

Bukittinggi, fajarsumbar.com Kuasa hukum DPS, korban dugaan pelanggaran norma kesopanan yang diduga dilakukan oleh DHN eks Pimpinan Bank salah satu BUMN di Kantor Cabang Pembantu (KCP) Aur Kuning sudah menerima jadwal persidangan di Pengadilan Negeri Bukittinggi.

"Kita sebagai kuasa hukum korban dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh eks pimpinan bank salah satu BUMN di kantor Cabang Pembatu Aur Kuning itu dari Pengadilan Negeri Bukittinggi," ujar Dwi Setiarini kuasa hukum korban.

Dijelaskanya, dalam surat panggilan itu dibunyikan bahwa jadwal sidang perdana itu dilaksanakan pada tanggal 12 Septerber 2019 besok.

Namun ia sangat menyayangkan walaupun kasus itu sudah akan memasuki persidangkan tapi tersangka tidak kunjung di tahan.

Informasi yang diperolehnya tersangka tidak ditahan karena ada jaminan dari pimpinan Cabang salah satu bank BUMN di Bukittinggi itu.

Untuk mencek kebenaran informasi itu, Rabu (11/9) kemarin kuasa hukum melayangkan surat ke pada pimpinan cabang bank tersebut.

Surat yang ditandatangani oleh kuasa hukum, Dwi Setiarini SH dan Edi Riayanto SH dari Missiniaki Tommi SH & Partners itu diantarkan langsung ke kantor cabang bank salah satu BUMN itu di Bukittinggi.

Menurut Dwi Setiarini, surat yang disampaikan ke pimpinan Cabang Bank BUMN itu untuk memastikan terkait jaminan dari pimpinan cabang bank tersebut terhadap tersangka.

"Jika benar pimpinan cabang bank salah satu BUMN di Bukittinggi itu menjamin tersangka sehingga tidak ditahan, maka kita mempertanyakanya. Apakah jaminan itu atas nama pribadi atau atas nama institusi bank tersebut.  Apabila jaminan yang diberikan terhadap tersangka atas nama pribadi, maka kita keberatan," ujarnya.

Sebab tidak ada hubungan pimpinan bank itu secara pribadi dengan tersangka. "Jika jaminan itu diberikan atas nama institusi bank tersebut maka kita lebih keberatan lagi,"tegasnya.

Sebab klienya merupakan korban prilaku yang diduga melanggar norma kesopanan di bank itu, dan menurutnya korbanlah yang seharusnya mendapatkan perlindungan dari bank tersebut.

Kasipidum Kejari Bukittinggi, Arwin Adinata sebelumnya kepada wartawan mengakui bahwa tersangka DHN tidak ditahan, salah satu alasannya karena tersangka koorperatif dan juga ada jaminan dari pimpinan cabang bank tempat tersangka bekerja sebelumnya.

Sementara pimpinan Cabang Bank salah satu BUMN di Bukittinggi yang hendak dikonfirmasi wartawan Rabu (11/9) kemarin, yang bersangkutan tidak ada ditempat.

"Pimpinan tidak ada ditempat, dan yang bisa memberikan keterangan juga sedang keluar,"ujar salah seorang Satpam Bank tersebut.

Sebagaimana yang diberitakan sebelumnya perkara dugaan pelanggaraan norma kesopanan yang menimpa korban DPS terjadi sekitar tahun 2017. Saat itu DPS masih bekerja sebagai Teller di salah satu bank yang dipimpin DHN.

Tidak senang diperlakukan tidak senonoh, DPS akhirnya melaporkan DHN ke Polres Bukittinggi guna ditindaklanjuti secara hukum. Pihak kepolisian menangani kasus tersebut berdasarkan laporan polisi nomor LP/86/K/IV/2019-SPKT Res-Bktg tertanggal 3 April 2019 tentang dugaan tindak pidana terhadap kesopanan.(gd)