Ketua PWI Pasbar Terpilih Cacat Hukum, Ini Alasannya

Iklan Semua Halaman

iklan halaman depan

Ketua PWI Pasbar Terpilih Cacat Hukum, Ini Alasannya

Sabtu, 14 September 2019
Suasana konferkab PWI Pasbar, Sabtu (14/9/2019).

Pasbar, fajarsumbar.com -- Pemilihan Ketua PWI Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) mengundang polemik. Pasalnya, Buyung selaku ketua terpilih PWI Pasbar diduga masih menjadi pengurus di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di daerah itu.

Hal itu dibenarkan oleh Ketua DPC PKB Pasaman Barat, Yuhendri Dt Putiah. "Benar dia masih menjadi wakil sekretaris 1 Kabupaten Pasbar, ini SK nya," ujar Yuhendri sambil memperlihatkan SK Partai tahun 2018 kepada wartawan.

Sementara Ketua terpilih PWI Pasbar, Buyung di forum mengaku bahwa dia hanya sebagai kader dan bukan sebagai pengurus partai tersebut.

"Saya siap mengklarifikasi dalam seminggu ini," kata Buyung di forum Konferkab PWI Pasbar yang dilaksanakan di Auditorium Kantor Bupati Pasbar, Sabtu (14/9).

Sebelumnya sidang pleno pemilihan Konferkab PWI Pasbar yang dipimpin oleh M.Junir Sikumbang berlangsung aman-aman saja. Namun ketika salah seorang peserta memperlihat poto copi SK keterlibatan Buyung sebagai pengurus Parpol suasana menjadi berubah.

Sehingga bukti poto copi SK parpol itu menjadi masukan dan catatan bagi pengurus PWI Sumbar, yang dihadiri Sekretaris PWI Widya Navies dan Eko Yanche, Sawir Pribadi, Rusdi Bais dan Edi Djarot.

"Ini akan menjadi bahan pertimbangan kita untuk diproses di tingkat PWI Sumbar, ini adalah dinamika dan kita berharap PWI Pasbar tetap kompak dan selalu bersama," ujar Widya Navies salah seorang perwakilan PWI Sumbar di akhir acara.

Terpisah, Ketua PWI Sumbar H. Heranof Firdaus ketika dikonfirmasi membenarkan bahwa pengurus PWI dari tingkat pusat sampai daerah tidak boleh terlibat dalam pengurus partai politik atau pun yang berafiliasi dengan partai politik.

"Melanggar Peraturan Dasar, Peraturan Rumah Tangga PWI, berarti tidak syah. Asal ada bukti, pengurus partai tidak boleh jadi pengurus PWI apalagi Ketua PWI," tegasnya.

Sesuai dengan Bab V Peraturan Dasar PWI, Pasal 20 Ayat 3 yang berbunyi, pengurus PWI di pusat maupun di Propinsi dan Kabupaten/Kota tidak boleh merangkap jabatan pengurus partai politik dan organisasi yang terafiliasi serta lembaga struktural di pemerintahan.

Heranof menambahkan, jika terbukti hasil konferkab PWI Pasbar tidak sah. "Calon ketua melanggar peraturan dasar, tidak sah. Nanti PWI Sumbar rapat," imbuhnya.(tim)