Koalisi Masyarakat Sipil Minta Jokowi Tolak Revisi UU KPK

Iklan Semua Halaman


iklan halaman depan

Koalisi Masyarakat Sipil Minta Jokowi Tolak Revisi UU KPK

Minggu, 08 September 2019
Foto: Koalisi Masyarakat Sipil tolak revisi UU KPK (dct)

Jakarta, fajarsumbar.com - Koalisi Masyarakat Sipil meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK . Selain itu, mereka juga meminta agar Jokowi meminta partai politik (parpol) pendukungnya untuk tidak memilih calon pimpinan KPK yang bermasalah.

"Koalisi Masyarakat Sipil meminta Presiden Joko Widodo untuk melakukan langkah-langkah, pertama tidak menerbitkan Surpes atas RUU Revisi UU KPK yang diusulkan DPR," kata peneliti ICW, Lalola Easter, di kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (8/9/2019).

Koalisi Masyarakat meminta agar Jokowi berkomunikasi intensif dengan partai politik pendukung pemerintah agar tidak memilih calon pimpinan KPK yang memiliki rekam jejak yang tidak baik pada sesi fit and proper test capim KPK. Selain itu, mereka meminta Jokowi menyampaikan ke parpol pendukungnya untuk tidak melanjutkan rencana pembahasan revisi UU KPK.

"(Meminta Jokowi) menunjukkan sikap yang jelas dan responsif serta berpihak pada publik yang menolak segala bentuk pelemahan KPK. Mendukung penuh publik dalam melawan segala bentuk usaha pelemahan KPK," kata Lalola.

Sementara itu, Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Asfinawati mengingatkan agar Jokowi menunjukan komitmen pemberantasan korupsinya pada periode kedua pemerintahannya. Dia mengingatkan tindakan Jokowi nantinya akan dinilai oleh masyarakat apakah mendukung pelemahan pemberantasan korupsi atau menguatkan pemberantasan korupsi.

"Kita masih punya presiden beliau belum dilantik, tapi beliau masih presiden sebelumnya dan presiden akan dicatat di dalam sejarah dan dicatat oleh seluruh rakyat Indonesia apakah dia mengambil tindakan untuk mendukung pemberantasan lorupsi atau akan mengambil tindakan yang berada pada sisi pelemahan atau jangan-jangan berada pada sisi koruptor," kata Asfina sebagaimana dikutip detikcom.

Dalam kesempatan yang sama, Dewan Eksekutif Nasional Walhi, Khalisah Khalid mengatakan pentingnya KPK diperkuat. Sebab selama ini KPK sudah mendukung pengungkapan kasus korupsi di sektor lingkungan hidup.

"Kita melihat KPK merupakan salah satu institusi penting yang bersama-sama dengan masyarakat sipil mendorong pembenahan tata kelola di sektor SDA dan lingkungan hidup. Harapannya KPK memang bisa membantu kita memutus rantai korupsi itu," kata Khalisah.(*)