Mantan KCP Bank BUMN di Aur Kuning Jadi Terdakwa

Iklan Semua Halaman


iklan halaman depan

Mantan KCP Bank BUMN di Aur Kuning Jadi Terdakwa

Jumat, 13 September 2019
ilustrasi

Bukittinggi, fajarsumbar.comMantan Kepala Cabang Pembantu salah satu Bank BUMN  di  Aur Kuning Bukittinggi duduk sebagai terdakwa dalam kasus dugaan pelanggaran kesopanan di Pengadilan Negeri Bukittinggi, Kamis (12/9).

Sidang yang berlangsung tertutup itu dipimpin oleh Hakim Ketua Said Hasan, Hakim Anggota Maria Mutiara dan Dewi Yanti serta Panitera Evikson yang dihadiri terdakwa DHN, penasehat hukum dan jaksa penuntut.

Humas Pengadilan Negeri Kelas I B Bukittinggi Munawar Hamidi mengatakan, sidang perdana kasus ini membacakan berkas dakwaan karena terdakwa DHN melanggar pasal 294 ayat 2 ke- 1 KUHAP dan atau pasal 281 ayat 1 ke-1 KUHP tentang kesusilaan.

"Dakwaan ini, ditujukan kepada DHN yang dilakukan kepada saksi korban DS," kata Munawar Hamidi kepada sejumlah wartawan di Pengadilan Negeri Bukittinggi.

Ia menjelaskan, setelah pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut dipersidangan, tidak ada keberatan atau esepsi dari penasehat hukum terdakwa. 

"Selanjutnya, sidang ditunda sampai tanggal 23 September mendatang dengan agenda pemanggilan saksi saksi untuk didengar keterangannya," katanya.

Terkait status terdakwa tidak ditahan, Munawar membenarkan, namun menahan atau tidak merupakan kewenangan majelis hakim dengan pertimbangan hasil dari pemeriksaan.

"Identitas yang disebutkan dalam dakwaan, ia masih tercatat sebagai pegawai di salah satu BUMN," ulasnya.

Terpisah, penasehat hukum korban Dwi Setiarini menyayangkan jadwal sidang terkesan dipercepat karena biasanya sidang pidana digelar ketika tahanan sudah datang dan melakukan registrasi terlebih dulu. Untuk itu, pihaknya akan melakukan investigasi kenapa sidangnya dipercepat

Terkait, tidak ditahannya terdakwa ia menyayangkan karena pasal yang didakwakan adalah pasal 294 KUHAP yang ancamannya 7 tahun. 

"Sangat kita sayangkan, kenapa terdakwa tidak ditahan dengan alasan subjektif sangat memungkinkan karena terdakwa berdomisili jauh dari sini. " katanya.

Ia berharap majelis hakim bekerja secara profesional, ia sebagai kuasa hukum korban akan mengawal kasus ini sampai ada keputusan hakim.

Sebagaimana yang diberitakan sebelumnya, kasus dugaan tindak pidana kesopanan yang menimpa korban DPS terjadi sekitar tahun 2017. Saat itu DPS masih bekerja sebagai Teller di bank yang dipimpin DHN. Tidak senang diperlakukan tidak senonoh, DPS akhirnya melaporkan DHN ke Polres Bukittinggi guna ditindaklanjuti secara hukum. 

Pihak kepolisian menangani kasus tersebut berdasarkan laporan polisi nomor LP/86/K/IV/2019-SPKT Res-Bktg tertanggal 3 April 2019 tentang dugaan tindak pidana terhadap kesopanan. (gd)