Nelayan Danau Singkarak Mengadu ke DPRD Padang

Iklan Semua Halaman


iklan halaman depan

Nelayan Danau Singkarak Mengadu ke DPRD Padang

Rabu, 11 September 2019
Nelayan di Danau Singkarak, Sumatera Barat

Padang, fajarsumbar.com - Para nelayan Danau Singkarak yang tergabung dalam Asosiasi Masyarakat Nelayan Danau Singkarak (Amanads) datangi DPRD Sumbar, Rabu (11/9). 

Mereka memohon perlindungan anggota dewan terkait akan adanya penertiban alat tangkap ikan yang dikomandoi Dinas Kelautan Periakanan (DKP) Sumbar pada 23 September mendatang.

Pasca diskusi dengan DPRD Sumbar yang diwakilkan oleh Arkadius Dt. Intan Bano. Arkadius meminta DKP untuk menunda rencana penertiban. Arkadius juga meminta adanya diskusi duduk semeja dengan para nelayan untuk mencarikan solusi yang tebaik untuk kedua belah pihak.

“Rencana penertiban itu tunda saja dulu. Jangan dilaksanakan 23 September ini,” tegas Arkadius.

Dia juga mengatakan dirinya akan meminta pada ketua sementara DPRD Sumbar untuk segera memanggil DKP secara resmi. DPRD akan membicarakan permasalahan terkait keluhan para nelayanan denga DKP.

Perwakilan para nelayan yang tergabung dalam Amanads tersebut memang meminta adanya penundaan rencana penertiban. Jika tidak ada kabar tentang rencana penunaan mereka berencana akan beramai-ramai ke Kota Padang membawa istri dan anak masing-masing untuk memperjuangkan nasib mereka.

“Kami ini sudah lelah. Sudah tak tahu harus bagaimana lagi agar kami bisa mencari rezeki. Tolonglah DPRD lindungi kami,” ujar Ketua Amanads, Hendri Yendi.

Dia mengatakan para nelayanan ini tetap tak mengerti kenapa alat tangkap ikan mereka yang bernama jaring angkat dilarang untuk dipakai. Apalagi sampai disebut sebagai bagan yang merusak lingkungan.

“Padahal ukuran mata jaring tidak kecil lagi dan sudah 3/4 inchi yang sesuai dengan aturan pemerintah pusat. Pada Juli ini yang disepakati. Ini juga sudah kami lakukan. Kenapa masih mau ditertibkan lagi? Kami minta penjelasan, menurut kami alat tangkap ikan kami tidak merusak lingkungan apalagi melenyapkan populasi ikan bilih,” ujar Hendri.

Hendri menegaskan, Amanads beranggotakan 413 nelayan yang berhasal dari 300 kepala keluarga (KK) lebih. Hidup mereka bergantung pada uang hasil penjualan ikan yang ditangkap dengan alat jaring angkat berkisar Rp75 hingga Rp100 ribu. Itu jumlah yang cukup untuk biaya makan sederhana sehari-hari dan belanja anak sekolah.

Menurut dia, dulu mereka menggunakan alat jaring tradisional pendapatan mereka jauh lebih sedikit dari itu karena ikan yang diangkat dari jaring mati lebih dari separoh akibat kondisi air yang tak sebagus dulu.

“Kalau kami juga tak diperbolehkan memakai alat jaring angkat, kami mau makan apa? kai cuma bisa cari duit dengan menangkap ikan. Masa anak-kami tak bisa sekolah karena tak ada biaya?” ujarnya.

Hendri menjelaskan, sebelum rencana penertiban pada 23 September mendatang, sebelumnya telah dilakukan beberapa kali penertiban. Bahkan saat penertiban itu banyak alat jaring angkat mereka yang rusak. Kerugiannya berkisar Rp15 hingga 20 juta.

“Padahal kami membeli alat itu dengan cara kredit dan menggadaikan BPKB motor dll. Kami harus membayar cicilan Rp1,2 juta tiap bulan. Jadi jika ada yang mengatakan alat kami dari investor itu tidak benar,” ujarnya.

Menurut dia, para nelayan Amanads dengan tegas mengatakan sangat mendukung rencana pemerintah untuk menjaga kelestarian ikan bilih dan Danau Singkarak. Tapi, tambah dia, tolong mereka juga diperhatikan agar tetap bisa memenuhi kebutuhan hidup.

Menurut Hendri seharusnya mereka diajak diskusi bersama. Berikan penjelasan dan solusi. Jangan malah tiap penertiban kami seolah ditekan terus dan disudutkan dengan menggunakan aparat kepolisian, satpol PP dan TNI. Mereka ak pernah diajak diskusi baik-baik.

“Kami ini sudah sangat lelah. Sudah sangat tertekan. Tolonglah kami ini bukan bekerja untuk cari kaya, kami cuma kerja untuk biaya makan dan hidup,” katanya.

Anggota DPRD Sumbar, Arkadius Dt. Intan Bano mengatakan selain meminta DKP untuk menunda rencana penertiban, DPRD juga akan segera menjadwalkan pertemuan dengan DKP. Harus ada solusi yang terbaik.

Arkadius menegaskan, bukan hanya Pemprov Sumbar saja, DPRD juga sepakat untuk menjaga kelestarian Danau Singkarak dan populasi ikan bilih yang tinggal satu-satunya di dunia. 

Namun, dia menjelaskan harus ada tiga poin utama yang diperhatikan terkait Danau Singkarak yakni, poin 1, pelestarian Danau singkarak dan lingkungannya agar bisa menjadi kawasan wisata yang lebih potensial, poin 2 perlindungan keberlangsungan populasi ikan bilih. Kemudian poin 3, pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar Danau Singkarak.(t2i)