Polisi Usut Dugaan Penyelewengan Dana Hibah KONI Pessel TA 2018-2019

Iklan Semua Halaman

iklan halaman depan

Polisi Usut Dugaan Penyelewengan Dana Hibah KONI Pessel TA 2018-2019

Kamis, 12 September 2019

Pessel, FajarSumbar.com - Setelah anggaran tahun 2017, Polres Pesisir Selatan (Pessel) pun kini tengah melakukan Penyelidikan terkait dugaan korupsi dana hibah KONI periode 2018-2019.

Kasat Reskrim AKP. Alan Budi Kusuma lewat Kanit Tipidkor, IPDA. Reynold Raymond mengungkapkan penyelidikan terkait alokasi hibah pemerintah kabupaten pada KONI untuk Porprov VX tahun 2018 di Kabupaten Padang Pariaman.

"Ya, berdasarkan laporan masyarakat. Kami telah mintai keterangan bendahara KONI," ungkapnya pada wartawan di Painan, Kamis (12/9).

Untuk keikutsertaan kontingen Pessel di perhelatan olahraga tingkat daerah itu, Pemkab Pessel telah mengalokasikan dana hibah pada induk olahraga sebesar Rp1,3 miliar.

Kepolisian juga telah memintai dokumen-dokumen keuangan seperti kwitansi. Pada bendahara, lanjut Kanit, penyidik memintai keterangan terkait mekanisme pencairan dan alokasi dana pada masing-masing Cabor.

Selain bendahara, lanjut Kanit, pihaknya juga bakal memanggil seluruh cabang olahraga dan atlet peserta Porprov. Surat pemanggilan telah disiapkan.

"Jadi, tinggal dikirimkan saja lagi. Berdasarkan laporan, ada sejumlah Cabor yang tidak menerima dana," tuturnya.

Selain anggaran 2018-2019, pihak Kepolisian juga telah melakukan proses penyelidikkan terhadap penyelewengan tahun anggaran 2017 terkait bonus atlet.

Menurutnya, Kepolisian bertekad bakal menuntaskan penyelidkkan dugaan korupsi dana KONI Pessel. Penyidik telah memintai keterangan sejumlah pengurus Cabor dan atlet penerima bonus.

"Ya, setidaknya telah ada 25 Ketua Cabor yang kami mintai keterangannya. Kaitannya itu nanti dengan kewenangan dan bonus atlet," ujarnya.

Kasus penyelewengan tersbut sudah bergulir sejak tahun 2017. Penyelidikan berdasarkan laporan dari masyarakat terkait adanya indikasi penyelewengan dana olahraga itu.

Pihak Kepolisian telah mengantongi sejumlah dokumen antara lain berupa Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D), SPM, SPP dan SPJ belanja tahun anggaran 2017.

Selain itu, surat perintah pembayaran dana (SP2D), SPM, SPP dan SPJ belanja TA 2017, dan juga SK Pengurus KONI TA 2017 dan buku kas umum (BKU) KONI Kabupaten Pesisir Selatan TA 2017.

Jika dalam kasus tersebut terdapat indikasi kerugian keuangan negara, lanjut Remon, maka penyelidikkan akan ditingkatkan pada proses penyidikkan.

"Inj wajib tuntas. Karena kami juga punya target untuk kasus korupsi. Tunggu saja kabarnya. Jika memang ada, pasti kami sikat," tegasnya.

Saat ini, kendala dalam penyelidikkan adalah minimnya keterangan dari para atlet penerima bonus. Sebab, sebagian dari mereka berada di luar daerah.

Untuk itu, ia bergarap adanya peran aktif dari semua pihak untuk membantu kelancaran penyelidikkan. Tak hanya dari masyarakat, namun juga dari internal KONI.

"Sebab, dana KONI itu untuk kepentingan kemajuan olahraga, jika terjadi penyelewengan, kami tidak akan segan-segan memrosesnya," tutupnya. (tsf)