APBD Defisit, Pemkab dan DPRD tetap Bahas Anggaran di Hotel Berbintang

Iklan Semua Halaman


iklan halaman depan

APBD Defisit, Pemkab dan DPRD tetap Bahas Anggaran di Hotel Berbintang

Kamis, 31 Oktober 2019
Sejumlah anggota DPRD dan Pemkab tengah melakukan pembahasan APBD di Hotel Berbintang di Padang, Jumat 31 Oktober 2019.

Pessel, fajarsumbar.com - Dengung efisiensi agaknya masih jadi retorika di Pesisir Selatan. Buktinya di tengah defisit transaksi berjalan Pemkab dan DPRD masih membahas APBD di hotel berbintang.

Sesuai informasi didapat FajarSumbar.com, pembahasan dilakukan di salah satu hotel berbintang di Kota Padang. Pembahsan dakukan selama empat hari, mulai Kamis 31 Oktober-Minggu 3 November 2019.

Iya, saya sedang acara di Padang,  tunggu-tunggu sebentar saya lagi sedang acara," ujarnya singkat pada wartawan via telpon dari Padang, Jumat (31/10).

Berdasarkan catatan Dinas Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah (DPKAD) Kabupaten Pesisir Selatan, APBD induk 2019 mengalami defisit mencapai Rp71 miliar. Kemudian pada perubahan menjadi Rp13 miliar.

Secara terpisah, mantan Ketua Ikatan Mahasiswa Pesisir Selatan (IMAPES), UNP, Eko Irwan menilai, pembahasan APBD di hotel berbintang yang dilakukan Pemkab dan DPRD merupakan pemborosan anggaran.

"Memang kantor DPRD yang megah itu tidak berfungsi? kok rapat pembahasan APBD 2020 harus ke luar Painan, "ujarnya.

Dikatakannya, jelas memboros anggaran ratusan juta rupiah untuk biaya transport, sewa kamar hotel dan lainnya selama empat hari antar anggota DPRD dan Pemerintah Daerah.

Sejatinya, kata Eko, membahas APBD 2020 tidak perlu dilakukan di luar Painan, karena gedung DPRD yang dibangun dengan miliaran itu apakah tidak berguna.

"Semuanya kan menginap tentu pajak atau penghasilan hotel nantinya masuk ke pajak retribusi Kota Padang. Yang jelas kegiatan sidang mengenai pembahasan APBD 2002 diluar Painan tidak efektif dan hanya menghamburkan dana ratusan juta saja, " tuturnya.

Sementara, Plt. Ketua DPD PAN Pessel, Yul Afnedi juga menyayangkan pembahasan anggaran di hotel berbintang. Menurutnya, gedung DPRD sangat representatif.

Idealnya, pembahasan bisa dilakukan di gedung rakyat itu. Untuk itu, ia menyarankan ke depannya pembahasan bisa dilakukan di daerah saja.

"Kalau soal itu, saya segan berkomentar. Nanti jadi tidak enak sama teman-teman di dewan," tutup Anggota DPRD Fraksi PAN, Darwiadi di sela-sela jumpa pers pembukaan pendaftaran Balon Bupati Pessel di Rumah PAN. (tsf)