Dugaan Korupsi, Berkas Bendahara dan Wali Nagari Talang Babungo Sudah Lengkap

iklan halaman depan

Dugaan Korupsi, Berkas Bendahara dan Wali Nagari Talang Babungo Sudah Lengkap

Jumat, 18 Oktober 2019
.

Solok, fajarsumbar.com  - Dugaan kasus korupsi dana desa yang menjerat wali nagari dan Bendahara Nagari Talang Babungo, Kabupaten Solok,  terus bergulir. 

Penyerahan tahap dua penanganan kasus tersebut, kedua tersangka Zulfatriadi dan Darmiatis, berikut berkas perkara sudah dilimpahkan dari penyidik kepada penuntut umum.

"Kedua Tersangka dan berkasnya sudah dilimpahkan dari penyidik ke Penuntut Umum untuk proses selanjutnya, sebelum dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor untuk disidangkan," ujarnya  Kajari Solok didampingi Kasi Pidsus Wahyudi Kuoso dan Kasi Intel Ulfan Gustian Arif, di Kejaksaan Negeri Solok, Pandan Ujung, Kamis (17/10/2019). 

Dalam tahap ini, tersangka yang sebelumnya ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Laing, Kota Solok dipindahkan ke Rumah Tahanan (Rutan) kelas II B Padang. Penahanan kedua tersangka diperpanjang.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Negeri Solok melakukan penahanan terhadap Wali Nagari Talang Babungo, Kabupaten Solok Zulfatriadi pada Rabu 24 Juli 2019 lalu. Zulfatriadi diduga kuat melakukan penyelewengan atau penyalahgunaan keuangan dana desa pada tahun anggaran 2018.

Bukan  wali nagari saja kasus dugaan korupsi tersebut juga ikut menyeret bendahara Nagari Talang Babungo, Darmiatis. Bendahara Nagari Talang Babungo itu akhirnya juga ditahan pada Selasa 13 Agustus 2019. 

Terungkapnya kasus dugaan korupsi berawal dari kecurigaan petugas atas penggunaan anggaran dana desa yang dinilai cukup janggal. Dari pemeriksaan pihak terkait terhadap jumlah anggaran tersedia dengan anggaran yang terealisasi dan dihubungkan dengan buku khas umum tahun anggaran 2018, didapatkan Silpa sebesar Rp742. 489. 579.

Sementara itu, saat dilakukan pengecekan terhadap khas yang ada di rekening nagari, hanya ada sebesar Rp143.349,59. Terdapat selisih anggaran sebesar Rp 742.246.230 dan seharusnya berada dalam kas . 

Tersangka dan berkasnya sudah dilimpahkan dari penyidik ke Penuntut Umum untuk proses selanjutnya, sebelum dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Padang Sumabar untuk disidangkan.

Namun saat ditanya tentang penggunaan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) tersebut, Zulfatriadi yang saat itu menjabat wali nagari dan Darmiatis selaku bendahara tidak bisa menunjukkan bukti-bukti dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

Sebagaimana yang dari audit yang  tertuangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) nomor 700/08/INSP-D/ATT/LHP/ 2019 ,total kerugian negara diperkirakan lebih kurang Rp955.567.279. (bayu)