Inisiator Perhutanan Sosial, Solsel Jadi Nara Sumber Rakor Kementerian LHK

Iklan Semua Halaman

iklan halaman depan

Inisiator Perhutanan Sosial, Solsel Jadi Nara Sumber Rakor Kementerian LHK

Kamis, 10 Oktober 2019
Sejumlah Inisiaotor Perhutanan Sosial Solsel,foto bersama dengan pejabat Kementrian Sosial usai acara di Padang.(Ist)

Padang Aro,fajarsumbar.com - Pemkab Solok Selatan (Solsel) menyambut baik program perhutanan sosial yang dijalankan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Program pelibatan masyarakat dalam mengelola hutan ini bahkan telah dimulai sejak 2011 lalu di kawasan hutan Simancung. Saat ini, di daerah Sarantau Sasurambi itu sudah ada 14 titik kawasan hutan sosial dengan luas 31.465 hektare.

"Pemerintah Daerah sudah berkomitmen untuk memperluas hutan nagari sebagai sebuah bentuk perhutani sosial yang ada di Solsel," kata Bupati Solsel, Muzni Zakaria saat diundang sebagai salah satu narasumber pada Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL), KLHK RI di Auditorium Gubernuran Sumbar, Rabu (9/10).

Dalam Rakor yang dihadiri oleh Kepala Dinas Kehutanan se-Indonesia itu, Bupati memaparkan kontur wilayah Solsel yang masih dikelilingi hutan. Bahkan katanya, masyarakat setempat seakan telah menyatu dengan hutan. Sebab, sebagian besar masyarakat di sana memang tinggal di sekitar hutan.

Melalui pemanfaatan sumber daya alam secara maksimal, adil dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian hutan beserta lingkungan hidup, maka program perhutanan sosial dinilai tepat diperluas di Solsel. Ditambah dengan adanya keinginan dan dukungan masyarakat dalam menjaga kearifan lokal. 

Lebih-lebih katanya, Solsel merupakan salah satu wilayah yang rentan terkena bencana ekologis. Sehingga butuh perlindungan hutan. Hadirnya program perhutanan sosial ini menjadi salah satu bentuk dalam menjaga hutan tersebut. 

"Intinya, jika hutan dikelola dan dimanfaatkan langsung secara legal oleh masyarakat akan memberikan dampak positif. Baik bagi kelestarian hutan dan juga untuk kebaikan masyarakat itu sendiri," terangnya.

Pihaknya sendiri sambung Muzni, telah melakukan berbagai upaya konkrit dalam mengiplementasikan perhutanan sosial di daerah itu. Mulai dari dukungan dana APBD untuk infrastruktur, jaringan irigasi dan jalan bagi pengangkutan hasil perhutanan sosial.

Kemudian, ada pula dilakukan kegiatan pengembangan sektor pertanian tanaman pangan dan holtikultura yang ramah lingkungan. Selain itu, Pemkab Solsel juga telah memfasilitasi pembangunan jaringan listrik PLN, BTS Jaringan telekomunikasi, Unit pengolahan pupuk organik (UPPO) pada tiga lokasi hutan nagari.

Termasuk mengasah kompetensi masyarakat sekitar hutan. Seperti, pengembangan praktek pertanian organik atau off farm pada lokasi penerima izin PS di Simancuang, Kecamatan Pauh Duo. Praktek sekolah lapang ini bahkan telah mampu meningkatkan hasil panen masyarakat dari semula 4 ton per hektar jadi 4,8 ton per hektar. Di sini, bersama pihak lainnya juga telah dibangun Rice Milling Unit (RMU) khusus organik dan UPPO. 

Hasil sinergitas antara Pemkab bersama pihak Dinas Kehutanan Provinsi, KPH, KKI Warsi, Pokja PPS Sumbar juga telah dilakukan penguatan kapasitas kelembagaan penerima izin perhutanan sosial. Seperti, patroli hutan nagari, penanda batas hutan nagari dan lainnya.

"Kami juga telah memperkuat pengembangan energi terbaharui, seperti revitalisasi satu unit PLMTH di Pulakek Kotobaru, yang mampu melayani 37 rumah tangga. Dukungan semua pihak bagaimana mengembangkan program ini sangat diperlukan ke depannya," papar Bupati yang disebut-sebut juga sebagai inisiator program perhutanan sosial di Solsel. 

Perhutani Sosial sendiri merupakan sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak atau hutan adat. Melibatkan masyarakat setempat untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya.

Di Solsel, program perhutanan sosial ini sudah jauh berkembang lewat dukungan Pemkab setempat. Jumlah lokasi hutan nagari yang mulanya hanya satu titik di tahun 2011 sekarang sudah mencapai 14 titik dengan total areal pemanfaatan seluas 31.465 Ha atau mencapai 13,3 persen dari luar kawasan hutan di daerah tersebut.

Menurut Muzni, program perhutanan sosial memiliki segudang manfaat baik. Di antaranya kata Bupati, tentang hak masyarakat terhadap kawasan hutan yang sudah terlanjur digarap akan diakomodir oleh negara. Perekonomian masyarakat di dalam dan sekitar hutan menjadi meningkat dengan adanya akses yang diberikan selama 35 tahun.

Kemudian, masyarakat menjadi terdorong untuk menjaga kawasan hutan dari gangguan ilegal logging. Tanggung jawab ini muncul dari inisiatif masyarakat karena adanya manfaat yang dirasakan baik langsung ataupun tidak langsung. Lebih jauh jelas Bupati, adalah terselesaikannya konflik antara masyarakat tinggal di dalam dan sekitar wilayah hutan.

Rakor PSKL, KLHK RI di Auditorium Gubernuran Sumbar itu dihadiri oleh Direktorat jendral Perhutanan Sosial dan Kemitraan lingkungan Bambang Supriyanto. Turut serta sejumlah Lembaga Sosial Masyarakat (LSM), akademisi dan pemerhati bidang kehutanan. Rapat dibuka oleh Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit.

Selain Bupati, turut menjadi narasumber Apik Karyana (Sekretaris Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan - PSKL), serta Kadis Kehutanan Propinsi Sumbar Yozarwardi.(Hendrivon)