Meniti Jalan Sendiri

Iklan Semua Halaman

iklan halaman depan

Meniti Jalan Sendiri

Senin, 14 Oktober 2019
A.R. Rizal. red

"Kita masih di jalan yang sama, tapi berseberangan. Selamat berpisah." Begitu tulis status di sebuah akun Medsos. Status yang melodrama, tapi sebenarnya mengungkapkan tentang realita politik. Politik kadang bukan sekadar logika yang dipikirkan. Dalam masyarakat kekinian, politik juga soal rasa.


Yang menulis status adalah emak-emak. Ia melampiaskan sikap politiknya dengan caranya sendiri. Kata-kata penuh haru itu ditulis setelah Prabowo berkunjung ke Istana Negara. Kesepakatan politik tingkat tinggi telah dibuat. Prabowo akan membawa gerbong Gerindra untuk masuk dalam koalisi pendukung pemerintah. Jatah menteri sudah didapat. Seharusnya, pendukung Prabowo di Pilpres kemarin senang alang-kepalang karena kekuasaan sudah terbagi di tangan. Namun, tetap ada luapan kekecewaan.

Pendukung fanatik Prabowo terus menyuarakan kekaguman untuk sang jenderal. Langkah Prabowo membawa Gerindra dalam gerbong koalisi pendukung pemerintah dianggap sebagai langkah seorang negawarawan. Menurunkan tengsi politik yang tak pernah reda, melenyapkan yang namanya cebong dan kampret. Namun, tentu saja ada yang tidak sependapat dengan pemahaman itu.


Beberapa sosok penting yang menjadi pendukung Prabowo dan Gerindra di masa lalu terang-terangan menyatakan berpisah dengan sang jenderal. Sebut saja Rocky Gerung, akedemisi vokal yang selama ini menjadi pengkritik keras pemerintah memproklamirkan berpisah dengan Prabowo. Di lini massa, suara-suara perpisahan itu terus mengemuka.

Tak ada lawan abadi di dalam politik. Sebuah keputusan diambil tentu saja melalui bermacam pertimbangan. Keputusan bisa dilihat secara logika akal sehat, tapi lebih banyak juga orang memilih menggunakan rasa. Keputusan Prabowo membawa Gerindra dalam koalisi pendukung pemerintah tentu saja akan melahirkan konsekuensi. Konsekuensi jangka pendek akan mengubah peta politik lokal di ajang Pilkada serentak 2020 mendatang, termasuk di Sumatera Barat.

Keputusan politik Prabowo dipastikan akan mempengaruhi peta politik lokal Sumatera Barat, terkait Pilkada serentak 2020 yang salah satunya adalah memilih gubernur dan wakil gubernur yang baru. Gubernur Irwan Prayitno mengakhiri dua periode jabatannya. Ia tak bisa bertarung lagi. Pilgub Sumbar menjadi hal yang menarik dari sudut pandang keputusan politik Prabowo bergabung dengan koalisi pendukung pemerintah. Hal itu karena, dalam Pilpres kemarin, Prabowo menang telak Sumbar. Kemudian, Gerindra menjadi penguasa di legislatif provinsi. Keputusan politik Prabowo sudah pasti akan mempengaruhi peta Pilgub 2020.

Bisa dikatakan, pemilih di Sumbar memiliki ikatan emosional dengan Prabowo. Bayangkan, dua kali Pilpres, sang jenderal meraih kemenangan telak di Ranah Minang. Tentu saja ini bukan persoalan pilihan rasional, tapi karena ada ikatan emosional yang kuat di sana. Ikatan emosional juga yang membuat pemilih Sumbar memenangkan Gerindra, ketimbang memenangkan PKS yang nyata-nyata adalah partai penguasa di provinsi ini karena Gubernur IP berasal dari PKS. Artinya, jika ikatan emosional ini tergerus karena putar haluan politik Prabowo, itu akan menjadi penentu siapa yang akan jadi pemenang di Pilgub mendatang.

Partai politik memang tak terlalu berpengaruh dalam Pilkada. Pilkada lebih banyak ditentukan oleh sosok yang maju dalam gelanggang. Namun, melihat ikatan emosional pemilih Sumbar dalam dua kali edisi Pilpres, keputusan Prabowo akan berdampak pada posisi Gerindra dalam Pilgub mendatang. Banyak yang memperkirakan, jika parpol pendukung Prabowo: Gerindra, PKS, PAN, dan Demokrat bergabung dalam Pilgub, siapa pun sosok yang diusung, dipastikan akan memenangkan pertarungan. Dengan pilihan Gerindra bergabung dengan koalisi pemerintah, potensinya untuk memenangkan Pilgub juga menepis. Sinyal PAN dan Demokrat untuk ikut pula dalam gerbong koalisi pendukung pemerintah akan ikut merusak potensi kedua partai ini memenangkan Pilgub. Lalu, siapa yang diuntungkan dari putar haluan politik Prabowo ini?

Di tengah deal-deal politik koalisi pendukung pemerintah, PKS memproklamirkan diri sebagai oposisi tulen. Ia memilih meniti jalannya sendiri. Bahkan, PKS siap menjadi oposisi seorang diri. Sikap politik PKS ini akan menguntungkan mereka di Pilgub Sumbar. Ditambah PKS menjadi partai penguasa, memiliki banyak sosok yang mempunyai nilai jual sebagai cagub, seperti Walikota Padang Mahyeldi dan Walikota Payakumbuh Riza Falepi, PKS berada di atas angin dalam helat Pilkada 2020.

Secara emosional, partai besutan Sohibul Imam sangat diuntungkan dalam Pilgub 2020 mendatang. Namun, politik bukan hanya soal rasa. Ada statistik, ada angka-angka, dan ada kompromi yang harus diambil. Di Pilgub 2020 mendatang, PKS harus membangun koalisi dengan partai lain. Keputusan koalisi PKS akan menentukan potensi mereka memenangkan Pilkada. PKS harus berkoalisi dengan partai politik yang secara emosional dan logika bisa diterima oleh masyarakat Sumbar. Dengan membuat keputusan yang tepat, partai berlogo ka'bah ini bisa meneruskan hegemoninya di Sumatera Barat lima tahun ke depan. (A.R. Rizal)

#editorial #PKS #menitijalan #a.r.rizal