Pecah Telur, DPRD Sumbar Sahkan Perda PKS

Iklan Semua Halaman


iklan halaman depan

Pecah Telur, DPRD Sumbar Sahkan Perda PKS

Selasa, 15 Oktober 2019
Anggota Komisi V DPRD Sumbar, Hamdanus. ist
Padang, Fajarsumbar.com-Pecah telur! Belum genap dua bulan berkantor di Khatib Sulaiman, anggota DPRD Sumbar periode 2019-2024 mengesahkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Perda PKS ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD Sumbar, Selasa (15/10).

Perda PKS mengatur tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk masyarakat. Perda ini akan menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah melalui pelaksana tugas terkait dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Penyelenggaraan itu teraplikasi dalam berbagai program kerja yang dilaksanakan instansi terkait. Hal sederhana misalnya, dengan Perda PKS, maka tak ada lagi persoalan pada program bantuan sosial untuk masyarakat.

Anggota Komisi V DPRD Sumbar, Hamdanus menyambut baik disahkannya Perda PKS. "Perda ini menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial masyarakat. Dengan demikian, intansi terkait, terutama Dinas Sosial bisa lebih fokus dalam melaksanakan program kesejahteraan sosial bagi masyarakat," ujar Hamdanus.

Sebagai leading sektor, Komisi V telah bekerja secara maksimal bersama mitra terkait.  Menurut Hamdanus, pembahasan Ranperda sejak awal berjalan dengan baik. Dalam tahap pembahasan, ada perubahan signifikan dilakukan. Perubahan itu berupa pengurangan 15 pasal dan penambahan satu bab. Ranperda yang semula terdiri dari 15 bab dan 71 pasal menjadi 16 bab dan 58 pasal.

Pengesahan Perda PKS menjadi prestasi tersendiri bagi DPRD Sumbar. Ini adalah Perda pertama yang disahkan oleh dewan baru. Uniknya lagi, Perda ini sangat penting karena terkait dengan hajat hidup orang banyak. Hamdanus menyambut baik kinerja anggota dewan baru yang sangat bersemangat. Selain itu, sangat penting pula dukungan dan kerja sama dari semua mitra DPRD, terutama pemerintah provinsi melalui instansi terkait. "Ini adalah hasil kerja bersama. Sebagai wujud perhatian pemerintah, dewan, dan stakeholder lainnya terhadap kepentingan masyarakat luas," tambah anggota dewan dari Partai Keadilan Sejahtera ini. (rizal)

#Hamdanus #PerdaPKS #DPRDSumbar #pecahtelur