RSUD M. Zein Terbengkalai, Mahasiswa Nilai Bupati Gagal Laksanakan Pembangunan

Iklan Semua Halaman


iklan halaman depan

RSUD M. Zein Terbengkalai, Mahasiswa Nilai Bupati Gagal Laksanakan Pembangunan

Jumat, 04 Oktober 2019
.

Pessel, fajarSumbar.com - Puluhan mahasiswa yang terhimpun dalam HMI Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Sumatera Barat (Sumbar) menilai Hendrajoni gagal melaksanakan pembangunan. 

Koordinator Lapangan, Ardiansyah Kurniawan menyampaikan, kegagalan itu terlihat dari mangkraknya sejumlah kegiatan seperti pembangunan gedung baru Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) M. Zein Painan. 

Padahal, sektor kesehatan merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah. "Kalau tidak lanjut, berarti kami nilai gagal," ujarnya saat berorasi di depan kantor Bupati Pesisir Selatan, Painan, Kamis (3/10)

Kehadiran mahasiswa dinanti Sekretaris Daerah Erizon, Ketua DPRD, Ermizen. Wakil Kepala Kepolisian Resor Pesisir Selatan. Kompol. Raufik Isra dan segenap Kepala Organisasi Perangkat Daerah.

Selain melakuka orasi, dalam aksi damainya itu mahasiswa juga melakukan long march, yang dimulai dari Taman Sipora, Kota Painan hingga Kantor Bupati. 

Pembangunan gedung baru RSUD M. Zein dimulai 2015 saat Bupati Pesisir Selatan dijabat Nasrul Abit, dengan alokasi dana mencapai Rp99 miliar.

Pendanaan itu merupakan pinjaman pemerintah daerah pada Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Namun, pada 2017  Hendrajoni menjabat bupati. Kegiatan dihentikan sementara. 

Sebab, ia menilai tidak sesuai dengan aturan. Salah satunya adalah tidak memiliki analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal). Karena luas bangunan mencapai 12 ribu meter bujur sangkar.

Kemudian, bupati meminta Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Barat melakukan audit investigasi. 
Namun, hingga kini hasil audit masih belum keluar.

Sementara, lanjutnya, masa jabatan Bupati Hendrajoni sudah mau habis. "Dalam tiap kesempatan, bupati selalu menyebut Pessel dapat Rp2 triliun dari pusat. Tapi melanjutkan RSUD saja tidak bisa," sebutnya.

Pada kesempatan itu, Sekretaris Daerah, Erizon menyampaikan, rekomendasi hasil audit investigasi dari BPKP hampir keluar. Paling lambat, dalam minggu ini akan disampaikan pada publik.

Untuk kelanjutan gedung baru RSUD itu, pemerintah daerah bakal meminta pembiayaan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera).

"Kami telah surati. Mudah-mudahan pihak kementerian mau membiayai," tutupnya. (tsf)