Pemprov Sumbar dan BIG Adakan Rapat, Ini yang Dibahas

Iklan Semua Halaman

iklan halaman depan

Pemprov Sumbar dan BIG Adakan Rapat, Ini yang Dibahas

Senin, 14 Oktober 2019
,

Padang, fajarsumbar.com - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) menggelar Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pembakuan Rupabumidi aula kantor gubernur, Senin (14/10/2019).

Dalam rapat yang diikuti oleh Rapat ini diikuti oleh Pejabat dari Badan Informasi Geospasial (BIG), Asisten Pemerintahan, Anggota DPRD Komisi I dan Kepala Bagian Pemerintah 19 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, Kepala Biro Pemerintahan, Drs. Iqbal Ramadi Payana, M.Si, selaku leading sector kegiatan tersebut dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini kita adakan untuk merumuskan kebijakan dalam percepatan penyelenggaraan pembakuan nama rupabumi nantinya oleh Pemerintah Pusat, serta mendorong percepatan inventarisasi nama rupabumi di daerah. 

“Selain itu kegiatan ini juga bertujuan untuk menyebarluaskan informasi dan pemahaman kepada para pemangku kepentingan (stake holders) terkait pentingnya pembakuan nama rupabumi, sekaligus sebagai instrumen dalam mendukung upaya eksplorasi keunikan-keunikan dan kearifan lokal di daerah yang kemudian dibakukan dalam daftar rupabumi di Indonesia, lanjutnya.

Secara rinci, Iqbal menjelaskan bahwa sebenarnya kegiatan pembakuan rupabumi ini adalah kegiatan untuk  melakukan proses penetapan nama rupabumi meliputi  tulisan, ejaan, ucapan dan koordinat unsur rupabumi oleh Lembaga Yang Berwenang Baik Secara Nasional  yaitu oleh BIG Maupun Internasional oleh PBB. 

Iqbal juga menyampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Pembakuan Rupabumi di Provinsi Sumatera Barat belum menjadi perhatian yang serius dari beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini dapat dilihat dari data dan informasi inventarisasi rupabumi, yang hanya disampaikan oleh beberapa Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2017 dan 2018 lalu.

Untuk itu, melalui rapat ini, yang memang sengaja menghadirkan Badan Informasi Geospasial sebagai lembaga yang berwenang untuk melakukan pembakuan nama rupabumi, Asisten dan Kepala Bagian Pemerintahan serta anggota DPRD Komisi I dari Kabupaten/Kota diharapkan terwujud sinkronisasi pemerintah pusat, provinsi dan daerah Kabupaten/Kota, khususnya yang terkait dengan penyelenggaraan pembakuan nama rupabumi di wilayah Provinsi Sumatera Barat dengan harapan agar tercapainya arah kebijakan pembakuan nama rupabumi (toponimi) yang lebih baik kedepannya pungkas beliau.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Bidang Toponimi Badan Informasi Geospasial (BIG), Harry Ferdiansyah ST, M.Sc, juga menyampaikan bahwa pembakuan rupabumi berperan vital pada tata kelola administrasi negara dan pelaksanaan urusan pemerintahan seperti data administrasi kewilayahan, telekomunikasi, transportasi, kebencanaa dan data aset pembangunan, sarana pendidikan dan kesehatan, serta pelestarian kebudayaan dan pariwisata kemudian tentunya survey dan pemetaan wilayah. 

Harry juga menyampaikan bahwa  Jika pada manusia, bisa kita lihat bentuk pembakuannya Nama seseorang pada pembuatan akta kelahiran, kartu tanda penduduk (ktp), ijazah, surat kematian yang selalu mencantumkan nama, tempat dan tanggal lahir. Begitu juga dengan nama tempat. 

Tentu juga ada mekanisme pemberian nama dari tempat tersebut. Bayangkan apa yang terjadi bila suatu tempat atau sebuah pulau tidak mempunyai nama, tentu akan menimbulkan konflik dalam hal kepemilikan maupun sejarahnya. Unsur-unsur geografis yang ada di permukaan bumi, seperti pulau, sungai, gunung, hutan, dan sebagainya juga perlu mempunyai nama. Nama yang diaplikasikan pada unsur geografi/rupabumi tersebutlah disebut pembakuan toponim/rupabumi”. 

Selain dari aparat pemerintah Kabupaten/Kota, juga hadir OPD Provinsi Sumatera Barat, seperti Bappeda, Dinas Kehutanan dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat.(*)