Penanggulangan Kemiskinan Tanggungjawab Bersama -->

IKLAN-TANAH

iklan halaman depan

Penanggulangan Kemiskinan Tanggungjawab Bersama

Jumat, 25 Oktober 2019
.

Solok Selatan, Fajar Sumbar.com - Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Solok Selatan gelar Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2019 yang dihadiri Perangkat Daerah, Kecamatan, Wali Nagari dan Stakeholder lainnya, beberapa waktu lalu

Rakor yang dibuka oleh Staf Ahli Bupati Solsel, Editorial, menghadirkan pemateri, Edi Safrijal, dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Sekretariat Wakil Presiden (Seswapres) RI dengan topik ”Penajaman Program Dan Anggaran Belanja Untuk Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan Di Solok Selatan”

Materi juga diberikan oleh Syamsurizaldi (Nagari Development Centre Universitas Andalas) dengan Judul “Sinergitas Kebijakan Dalam Penanggulangan Kemiskinan”, serta Kepala Bappeda Solsel Yul Amri, dengan Judul “Gambaran Umum Kemiskinan Kabupaten Solok Selatan”

Rakor yang berlangsung pada Selasa, 22/19, di Aula Kantor Bupati tersebut menyepakati beberapa hal, diantaranya :

1) Penanggulangan kemiskinan merupakan tanggungjawab bersama antara Pemerintah Kabupaten, Pemerintahan Nagari dan Swasta.

2) Peningkatan peran serta Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Daerah Kabupaten Solok Selatan dalam Perencanaan, Penganggaran, Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

3) Penyediaan Data Kemiskinan yang Valid dengan melakukan updating Basis Data Terpadu (BDT).

4) Pemerintah Nagari sepakat untuk meningkatkan efektifitas Penganggaran Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan termasuk dalam pemutakhiran data kemiskinan melalui updating data BDT

5) Perangkat Daerah yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan sepakat untuk meningkatkan efektifitas alokasi program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan serta mengoptimalkan dan mengefektifkan pelaksanaan dan sasaran program dan kegiatan yang telah ada .

6) Pemanfaatan Data BDT dalam perencanaan, pelaksanaan dan penentuan sasaran program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan baik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Nagari serta program/ kegiatan yang didanai ole CSR (Corporate Social Responsibility) dan NAZNAS. (Yuni Valora)