Soal Salah Ketik di UU KPK Baru, ICW : Buktinya Prosesnya Serampangan

Iklan Semua Halaman

iklan halaman depan

Soal Salah Ketik di UU KPK Baru, ICW : Buktinya Prosesnya Serampangan

Minggu, 06 Oktober 2019
Kurnia Ramadhana (dtc)

Jakarta, fajarsumbar.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai kesalahan pengetikan dalam UU KPK baru mengonfirmasi proses pembahasan dilakukan serampangan. ICW menyebut proses pembahasan RUU KPK baru bermasalah sejak awal.

"Dengan adanya kesalahan penulisan dalam UU KPK sebenarnya mengkonfirmasi bahwa proses ini memang dilakukan dengan serampangan, asal-asalan dan tidak cermat. Terbukti dari proses formil tidak masuk prolegnas prioritas 2019 dan pengesahan tidak memenuhi kuorum anggota DPR RI, substansi bermasalah, KPK tidak pernah dilibatkan dan abai dalam penulisan," kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana, Minggu (6/10/2019) sebagaimana dikutip detikcom.

Dia mengatakan UU KPK baru ini juga berkaitan dengan nasib salah satu pimpinan KPK baru, yaitu Nurul Ghufron. Menurut Kurnia, permasalah soal batas minimal umur pimpinan KPK ini membuktikan pemerintah dan DPR tak serius memperkuat KPK.

"Hal ini juga berkaitan dengan nasib dari salah seorang Komisioner KPK terpilih, yang mana usia nya tidak mencukupi batas minimal jika mengikuti isi dari UU KPK baru (minimal 50 tahun). Lagi-lagi kejadian ini kembali membuktikan bahwa DPR dan pemerintah memang tidak pernah serius untuk mengimplementasikan narasi penguatan KPK yang selama ini kerap diucapkan," tuturnya.(*)