Tingginya Kemiskinan Pessel Sejalan dengan Naiknya Kasus Gizi Buruk

Iklan Semua Halaman

iklan halaman depan

Tingginya Kemiskinan Pessel Sejalan dengan Naiknya Kasus Gizi Buruk

Selasa, 15 Oktober 2019
ilustrasi

Pessel, FajarSumbar.com - Tingginya kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Sumatera Barat berbanding lurus dengan naiknya jumlah kasus gizi buruk di daerah itu. 

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada 2016 angka gizi buruk di daerah berjuluk 'Negeri Sejuta Pesona' itu sudah tidak. Namun  kembali muncul di periode 2017 sebanyak 20 kasus.

"Ya, dan kembali meningkat di 2018 yang mencapai 25 kasus," ungkap Kepala Kantor BPS Painan, Yudi Yos Elvin dalam keterangan tertulisnya di Pesisir Selatan Dalam Angka yang diterima, Selasa (15/10).

Sejak dua tahun terakhir, 2017-2018 angka kemiskinan di Pessel tertinggi ke empat dari dari 19 kabupaten/kota di Sumbar, 7.59 persen. Bahkan angka itu tercatat di atas rerata angka provinsi yang hanya 6.65 persen.

Jumlah dengan warga miskin Pessel mencapai 34.900 jiwa dari 460 ribu jiwa total penduduk.
Mayoritas masyarakat miskin itu merupakan keluarga petani, buruh dan nelayan yang tersebar di kawasan pedesaan.

Secara terpisah, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan, Donny Tayes mengakui, meningkatnya kasus gizi buruk tak lepas dari tingginya angka kemiskinan di daerah itu.

Akibatnya, mereka yang tergolong keluarga miskin tidak mampu menyediakan asupan gizi berimbang pada anaknya. "Makan itu yang penting kenyang dulu. Belum berorientasi gizi," sebutnya.

Sebagian besar anak penderita gizi buruk karena ketidak mampuan ibu saat hamil yang tidak mampu memenuhi asupan gizinya, sehingga janin kurang gizi.

Daya beli dan daya jual masyarakat kini rendah. Kemudian, ulasnya, rendahnya pendidikan masyarakat dan minimnya pola asuh orang tua terhadap anak. 

"Jadi, mereka kurang peduli dengan asupan gizi anak. Kadang ada juga yang mementingkan beli yang lain dibanding beli asupan gizi anak," tuturnya. 

Sebagai upaya, saat ini pemerintah daerah terus melakukan kunjungan rumah bagi anak penderita gizi buruk. Sebab, penderitanya juga tersebar di seluruh kecamatan.

Penanganan lebih banyak di Puskesmas dan dari Dana Desa. Sebab, APBD minim. Pemerintah daerah kini tengah melakukan efisiensi. 

Kendati demikian, pada perubahan APBD tahun ini bakal dianggarkan Rp100 juta. "Itu dari hasil pajak rokok," tutupnya. (tsf)