Tolak Revisi Undang Undang KPK dan RUU KUHP, Mahasiswa Solok Aksi Damai ke DPRD

Iklan Semua Halaman

iklan halaman depan

Tolak Revisi Undang Undang KPK dan RUU KUHP, Mahasiswa Solok Aksi Damai ke DPRD

Sabtu, 05 Oktober 2019
.

Kota Solok,  Fajarsumbar.com
- Unjuk rasa Tolak Revisi Undang-Undang KPK dan RUU KUHP, Aliansi Mahasiswa Solok (AMS) menggelar aksi damai dI Gedung DPRD Kota Solok, Jum'at 4qà Oktober 2019.

Organisasi mahasiswa yang ada di kota Solok mengawali aksi damai dengan berorasi sambil long march dari kampus UMMY Solok menuju kawasan pasar raya, kemudian kembali berkumpul di depan kampus.

Usai longmarc, massa aksi kemudian bergerak menuju kantor DPRD kota Solok dengan konvoi menggunakan sepeda motor sampai kawasan KPU Kota Solok, Peserta aksi damai kemudian berjalan kaki menuju gedung dewan.

.

Sesampai di gedung DPRD Kota Solok,Kapolres Solok Kota AKBP Ferry Suwandi,S.I.K beserta jajaran memberikan kegiatan simpatik berupa minuman kepada peserta aksi unjuk rasa.

Dalam Aksi mahasiswa sempat memanas, tegang saat seluruh peserta aksi bertahan untuk masuk ke ruang sidang DPRD kota Solok. Mahasiswa beralasan, ingin menyampaikan aspirasi secara langsung di ruangan rapat DPRD tersebut.

Bahwa permintaan dan keinginan mahasiswa mendapat penolakan dari pimpinan dan anggota DPRD Kota Solok. Bahkan pimpinan DPRD Yutriscan dan Efriyon Coneng serta anggota DPRD Ramadhani Kirana Putra sempat berdebat dengan mahasiswa.

Adapun sebagai lembaga dewan, siap menerima aspirasi seluruh masyarakat termasuk kalangan mahasiswa, namun tentu dengan cara-cara yang etis , tertib dan jangan sampai terpancing dengan cara yang tidak benar," ungkapnya  Ramadhani Kinrana putra.

Dimana perdebatan terjadi antara anggota DPRD dan mahasiswa  lebih kurang satu jam  soal masuk ke ruangan DPRD, akhirnya massa aksi dan seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kota Solok bersepakat untuk berdialog duduk bersama di atas aspal depan halaman kantor DPRD kota Solok.

Dari keinginan kita,semua lembaga dewan yang ada di daerah sebagai representasi masyarakat tidak hanya diam terhadap upaya  disinyalirkan untuk melemahkan fungsi KPK dalam pemberantasan korupsi dan RUU KUHP , ujarnya Candra Sebagai Ketua ICMI kota Solok.

Jawaban Yutriscan bersama anggota DPRD mengaku menyatakan dengan  tegas untuk menolak aturan yang tidak mengedepankan kepentingan masyarakat.

"Semua Kita juga sama dengan mahasiswa, pemerintah pusat juga harus mengusut tuntas kejahatan pembakaran Kahultra kasus penembakan mahasiswa dan kerusuhan di Wamena Papua yang menelan banyak korban jiwa Warga Minang," tegasnya Yutriscan.

Dukungan DPRD kota Solok atas tuntutan mahasiswa akhirnya disepakati dibubuhkan dengan surat resmi lembaga dewan untuk disampaikan langsung ke DPR-RI dan pemerintah pusat.

Usai unjuk rasa berjalan dengan  lancar,tertib dan damai itu  peserta aksi poto bersama dan memberikan ucapan terimakasih dengan memberikan bunga kepada Kapolres Solok kota AKBP Ferry Suwandi,S.I.K juga jajanya. (Bayu)