Walikota Canangkan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM

Iklan Semua Halaman


iklan halaman depan

Walikota Canangkan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM

Jumat, 04 Oktober 2019
.













Padang Panjang, fajarsumbar.com - Maraknya kondisi korupsi yang terjadi di Indonesia menumbuhkan keberanian Kepala Daerah dalam mengantisipasi agar hal itu tidak terjadi di daerah mereka. Dengan adanya komitmen, keinginan serta dukungan yang penuh dari seluruh pihak untuk terbebas dari korupsi, kini Padang Panjang melakukan Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Pemkot Padang Panjang.

Pencanangan tersebut ditandai dengan pembacaan Naskah Pencanangan oleh Walikota Padang Panjang Fadly Amran, BBA di Auditorium Mifan Water Park, Jum'at (4/10).

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur Kepengawasan Kemenpan RB diwakili Kabid Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi RB Kunwas 1-2 Tri Susilo, S.Sos, MM mengucapkan apresiasi atas walikota yang semangat untuk mewujudkan wilayah birokrasi yang bersih dan melayani serta percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi.

"Kami yakin tujuan dari birokrasi tersebut akan dapat dilaksanakan dengan baik oleh Padang Panjang apalagi dilihat dari semangat walikota dan jajarannya," ujarnya.

Begitu juga dengan Perwakilan KPK RI diwakili Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Antar Instansi Budi Santoso, beliau mengatakan sedikit saja ada peluang, akan mampu memberikan dampak terhadap terjadinya tindakan korupsi, nah dengan pencanangan ini, Pemkot Padang Panjang harus mampu menerapkan bagaimana tindakan anti korupsi itu tidak terjadi di dalam organisasi pemerintahan.

Sementara Gubernur Sumatera Barat diwakili Inspektur Provinsi Sumbar Drs. Mardi, MM mengingatkan usai melakukan pencanangan harus ada kedepannya dampak yang diberikan. "Jangan nanti setelah pencanangan program yang dilakukan tidak terlihat, karena untuk kedepannya tugas yang dilaksanakan itu akan dipantau oleh Kemenpan RB, KPK RI dan Ombudsman, " jelasnya.

Begitu juga dengan Kepala Ombudsman Provinsi Sumbar Yefri Heriani, S.Sos, M.Si, ia menyebutkan bagaimana mewujudkan pemerintahan yang birokrasi dari zona integritas ini dapat terwujud dengan baik, karena sama diketahui belum banyak daerah yang mampu atau mau melakukan pencanangan zona integritas ini.

"Kami sangat mendukung dan mensupport sekali pemerintah daerah yang mau melakukan pencanangan zona integritas ini, semoga apa yang menjadi tujuannya tersebut dapat terlaksana dengan baik," harapnya.

Walikota ingin pencanangan ini menjadi percontohan, suatu gerakan yang mampu di tiru oleh banyak lapisan masyarakat bahkan sampai ke daerah lainnya. Dengan adanya komitmen yang tertanam dalam diri untuk mampu menahan diri agar terhindar dari tindakan korupsi.

"Kami yakin mentalitas saling menjaga untuk tidak saling menawarkan maupun menerima dapat terjaga, sehingga tindakan yang akan merugikan itu tidak terjadi, yang mampu menjadikan "Padang Panjang Kota Cerdas Berintegritas", ungkap walikota.(*/adek)