Hore, Kita kembali Berpesta

Iklan Semua Halaman

iklan halaman depan

Hore, Kita kembali Berpesta

Selasa, 05 November 2019
Padang, Fajarsumbar.com-Beberapa tahun belakang, helat pemilihan kepala daerah terasa hambar. Di masing-masing daerah paling banyak cuma diikuti dua pasang calon. Bahkan, ada calon incumbent yang hanya melawan kotak kosong. Hal itu karena bakal calon lain sudah patah arang sebelum bertanding. Takut kalah, tak ingin terjatuh dua kali.

Sepinya helat Pilkada tak terlepas dari aturan baru yang dibuat UU Nomor 10 Tahun 2016. Anggota dewan yang hendak bertarung di Pilkada harus mundur. Ini membuat minat untuk jadi calon kepala daerah menjadi sepi. Di masa lalu, helat Pilkada banyak diikuti oleh anggota dewan. Hal itu karena naluri politik yang mereka miliki. Lagi pula, mengikuti Pilkada menjadi pertaruhan kecil bagi anggota dewan. Menang. alhamdulillah, kalah tak apa-apa. Mereka masih bisa balik ke janda lama, melanjutkan jabatannya di dewan.

Karena aturan yang sebenarnya baik untuk menimalisir politik uang dan beban biaya Pilkada yang sangat berat, helat demokrasi daerah itu terasa dingin. Di masa lalu, aturan yang tak membatasi calon kepala daerah membuat pesta demokrasi itu menjadi begitu semarak. Siapa saja berlomba-lomba untuk bertarung di gelanggang. Tak hanya dua pasang calon yang muncul, tiga, empat, bahkan sampai sepuluh! Resikonya, sejumlah daerah harus menggelar Pilkada dua putaran. Itu tak murah, menghambur-amburkan uang rakyat.

Pilkada yang ramai memang terkesan menghambur-amburkan uang rakyat. Tak hanya uang rakyat yang dialirkan melalui APBD untuk mendanai Pilkada, uang rakyat sebagai calon, tim sukses, dan lain-lain juga terkuras. Namun, tak masalah. Semarak Pilkada ikut mendongkrak ekonomi rakyat. Banyak uang berputar di masyarakat. Tukang sablon kebagian rezeki, pemasang baliho, konsultan politik, hingga tim sorak-sorak di kampanye terbuka. Banyak rakyat yang ikut tersejahterakan.

Beban Pilkada yang besar mengawatirkan banyak pihak menyebabkan maraknya korupsi. Mereka yang menang Pilkada berusaha menggunakan segala macam cara untuk membalikan modal. Hal itu memaksa mereka korupsi. Namun, sudah satu dekade lebih, ketika calon kepala daerah dibatasi, korupsi ternyata juga tak hilang-hilang. Jangankan habis, berkurang saja tidak. Jadi, hal ini menumbuhkan keyakinan sebagian orang, beban biaya Pilkada tak ada korelasinya dengan korupsi. Korupsi adalah soal peluang dan sikap mental.

Wakil rakyat yang baru hasil Pemilu 2019 membuat sebuah terobosan. UU Nomor 10 Tahun 2016 direvisi. Pasal yang mewajibkan anggota dewan mesti mundur untuk ikut ajang Pilkada dihapuskan. Sama seperti kepala daerah yang ikut bertarung, anggota dewan cukup mengambil cuti saja. Wakil rakyat yang baru mengembalikan kemeriahan pesta demokrasi itu.

Ada 270 daerah yang mengikuti Pilkada serentak 2020. Ada beratus-ratus pasang calon kepala daerah, bahkan bisa seribuan lebih. Tim sukses lebih banyak lagi. Tim sorak-sorai, tak terhitung dengan jari. Pilkada 2020 benar-benar akan menjadi pesta penuh sorak-sorai.

Sekarang, pengamat sedang menebak-nebak berapa pasang calon yang akan bertarung. Mereka mulai menakar-nakar peluang. Pengamat pun mendapatkan panggungnya. Tim survei mulai membangun kekuatan. Akan banyak orderan survei. Mereka yang selama ini bersembunyi malu-malu di belakang kursi dewan mulai berani menjual diri. Waktu sudah masif, harus berani tampil di gelanggang. Bagi yang merasa punya peluang, mulailah membuat ancang-ancang. Namun, sebelum masuk ke gelanggang, jangan lupa mengukur sudut celana. Jangan sampai, sudah berendam, eh tahu-tahunya celana kita senteng. Bisa malu nanti hanya jadi bahan tertawaan orang ramai.

Akan tetapi, meriahnya Pilkada belum akan dirasakan pada 2020. Pilkada 2020 dilaksanakan bulan September. Kalau pun pengesahan perubahan UU No.10 tahun 2016 dilaksanakan di penghujung 2019 ini, tak cukup waktu setahun untuk pelaksanaan Undang-undang yang baru. Pilkada meriah itu akan dimulai 2021. Bersabar sajalah kita dahulu. (A.R. Rizal)

#Pilkada2020 #semarak #UUPilkada