Mudzakarah Bahas Berbagai Persoalan di Kota Padang

Iklan Semua Halaman

iklan halaman depan

Mudzakarah Bahas Berbagai Persoalan di Kota Padang

Rabu, 27 November 2019
Walikota Padang yang diwakilin Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Azwin menyerahkan materi mudzakarah kepada salah seorang peserta di salah satu hotel, Rabu (27/11/2019). 

Padang, fajarsumbar.com - Menyikapi berbagai macam persoalan di Kota Padang, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Padang bekerjasama dengan Pemko melalui Bagian Kesra melaksanakan mudzakarah di salah satu hotel, Rabu (27/11/2019).

Kegiatan yang bertemakan "Padang Bersih dari Maksiat, Masyarakat Sehat, Nagari Berkat dan Bangsa Hidup dalam Rahmat" tersebut, dihadiri berbagai unsur. Ninik mamak, ulama, KUA, tokoh adat, anggota Satpol PP dan utusan 11 kecamatan.

Ada tiga isu penting yang dibahas dalam mudzakarah tersebut. Di antaranya tentang maksiat, masalah retribusi tumpang sari pada pemakaman, makanan yang belum dicantumkan label halalnya, yang masih banyak diminati kaum muslimin.

Kegiatan mudzakarah tersebut dibuka walikota yang diwakili  Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Azwin. Pada kesempatan itu Azwin mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan MUI yang berkerjasama dengan Bagian Kesra Setko Padang tersebut.

Menurutnya, sebagaimana diketahui, Pemko saat ini berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan pembinaan dan memperkokoh sendi-sendi kehidupan beragama. Hal itu ditunjukkan dengan dikeluarkannya kebijakan, imbauan serta mengeluarkan perda yang mengarah pada pemantapan pemahaman serta pengaplikasian nilai-nilai syariat Islam di tengah masyarakat.

Perwujudan kebijakan secara maksimal, tentu butuh dukungan dari dari berbagai pihak salah satunya MUI. Diakui arus modernisasi zaman dan perkembangan media elektronik pada saat ini telah melahirkan pergeseran nilai, budaya, kultur dan tradisi masyarakat, begitu juga berkembangnya penyakit masyarakat (pekat).

Mudzakarah juga sebagai wadah meningkatkan ukhuwah Islamiah. Selain sebagai media diskusi atau musyawarah, guna menyatukan persepsi dan bersinergi untuk meneguhkan Islam di Ranah Minang, khususnya di Kota Padang.

“Oleh karena itu, saya berharap melalui pelaksanaan mudzakarah ulama dan tokoh masyarakat, adat dan lainnya ini dapat memberikan rekomendasi atau masukan bagi pemerintah daerah dalam rangka menjadikan Padang aman dan terhindari dari berbagai perbuatan negatif lainnya," tambahnya.

Sebelumnya ketua pelaksana yang juga Kabag Kesra, Jamilus menyebutkan latar belakang kegiatan ini adalah upaya dan menyikapi maraknya berbagai isu, penyakit masyarakat di Kota Padang.

“Tujuan utama kegiatan ini adalah dalam rangka mencegah penyakit masyarakat yang dapat merusak sendi kehidupan.  Diharapkan melalui kegiatan ini dapat memberikan sumbang pikiran pada pemerintah kota,” katanya.

Disebutkan, ada tiga isu penting yang dibahas dalam mudzakarah tersebut. Di antaranya tentang maksiat, masalah retribusi tumpang sari pada pemakaman, makanan yang belum dicantumkan label halalnya, yang masih banyak diminati kaum muslimin.

Mudzakarah itu menghadirkan beberapa narasumber. Di antaranya walikota Padang dengan materi kebijakan pemko dalam pemberantasan maksiat, MUI dengan judul makalahnya kewenangan MUI Padang terhadap pemberantasan maksiat. Kapolres judul makalah kebijakan Polresta dalam pemberantasan maksiat.

Selanjutnya juga menghadirkan narasumber dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dengan makalah latar belakang munculnya kebijakan retribusi pemakaman dan tumpang sari. Retribusi dan tumpang sari menurut figih dalam Islam disampaikan Dr.H. Mukhli Bahar.

Kepala Dinas Kesehatan membahas batas minimal leburnya jenazah menurut teori kesehatan, BPOM Sumbar membahas standar makanan sehat. Makanan halal alam Islam diapungkan dalam judul makalah dari H. Mulyadi Muslim. Acara tersebut dilangsungkan selama dua hari Rabu-Kamis (27-28/11). (ab)