Pedagang BBM Eceran Seruduk Gedung DPRD Kota Sawahlunto, Ini Penyebabnya

Iklan Semua Halaman

iklan halaman depan

Pedagang BBM Eceran Seruduk Gedung DPRD Kota Sawahlunto, Ini Penyebabnya

Senin, 04 November 2019
Inilah pedagang BBM eceran se-Kota Sawahlunto mengadukan nasibnya ke DPRD, Senin (4/11/2019). (anton/fajarsumbar.com)

Sawahlunto, fajarsumbar.com  - Pedagang bahan bakar minyak (BBM) eceran se-Kota Sawahlunto seruduk gedung DPRD, Senin (4/11/2019). Hal ini disebabkan, sejak 1 Oktober 2019 Pemko Sawahlunto melalui dinas terkait tidak lagi mengeluarkan izin rekomendasi bagi pedagang pengecer untuk mendapatkan BBM di SPBU. 

Para pedagang eceran sulit mendapatkan BBM karena peraturan UU pasal 53 UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas disebutkan siapa saja yang memperjualbelikan kembali BBM jenis apa saja dianggap melanggar aturan niaga dengan ancaman hukuman maksimal enam tahun penjara, dan denda maksimal Rp30 miliar.

Salah satu pedang mengatakan saat mediasi, surat rekomendasi yang dikeluarkan pemerintah berlaku hingga Desember, jadi bagaimana dengan aturan sekarang?. " Sedangkan di SPBU Talawi masih ada yang melangsir BBM", ucap salah seorang pedagang BBM di depan puluhan wakil rakyat tersebut.

Asrijal pedagang BBM eceran menyebutkan bahwa selaku wakil rakyat yang dipilih langsung oleh rakyat agar dapat memperjuangkan kepentingan rakyat. 

Seorang ibu-ibu pedagang BBM eceran pun menangis menyampaikan aspirasinya kepada puluhan wakil rakyat. "Bagaimana Nasib kami ini pak buk, ini kami lakukan untuk menyambung hidup dan membesarkan anak-anak," ujarnya sambil terisak.

Ketua Kadin Sawahlunto Alkautsar Akbar Menyarankan saat mediasi bahwa pemerintah dan wakil rakyat harus membentuk Peraturan Daerah (Perda) untuk memperjuangkan nasib pedagang eceran. "Kalo minyak habis di Desa Lumindai, gak mungkin kendaraannya di dorong ke SPBU", imbuhnya.

Seluruh anggota DPRD Kota Sawahlunto yang hadir saat mediasi sepakat akan mencarikan solusi terbaik untuk para pedagang BBM eceran di Sawahlunto. 

"Persoalan ini akan kita bicarakan ke Forkopimda, Pemerintah Kota sehingga ada solusi terbaik untuk masyarakat" ucapnya Ketua DPRD Eka Wahyu.

"Ini menjadi Pekerjaan Rumah bagi kami, sebagi perwakilan tetap mencari solusi terbaik, harap bersabar, kita akan bicarakan bersama Pertamina", ujar Wakil Ketua DPRD Elfira Rita Dewi.

"Kita akan duduk bersama dengan pemerintah untuk mencari solusi sehingga masyarakat dapat berdagang kembali. Akan membawa persoalan ini ke provinsi", pungkas Wakil Ketua DPRD Jaswandi. (ton)