Puluhan Guru Mengadu ke DPRD Sumbar, Ini Keluhan Mereka

Iklan Semua Halaman

iklan halaman depan

Puluhan Guru Mengadu ke DPRD Sumbar, Ini Keluhan Mereka

Jumat, 29 November 2019
.

Padang, fajarsumbar.com - Puluhan guru dari berbagai daerah di Sumbar datangi DPRD, Kamis (28/11). Guru-guru ini mengeluhkan tentang SK pengangkatan sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang belum juga mereka terima.

“Kami sudah lulus PPPK tapi kenapa SK belum juga diberikan oleh Pemprov Sumbar,” ujar Abuzar. Dia menjadi koordinator guru pada pertemuan tersebut. Para guru diterima oleh anggota-anggota dewan dari Komisi V yang salah satunya membidangi sektor pendidikan.

Untuk diketahui, penerimaan PPPK dilakukan pada Februari 2019 lalu. Di Sumbar telah dinyatakan sebanyak 153 guru honorer K2 yang lulus. Selain guru ada pula 7 tenaga kesehatan dan 1 orang penyuluh.

Abuzar mengatakan, jika dihitung sejak Februari 2019 itu, berarti sudah selama 7 bulan mereka sabar menanti SK dari Pemprov Sumbar. Namun sampai sekarang belum juga SK itu mereka terima.

Dikarenakan sudah tidak tahu lagi harus bagaimana, apalagi mengingat saat ini sedang berlangsung proses penerimaan CPNS, puluhan guru tersebut akhirnya datang mengadu ke DPRD Sumbar.

“Kami berharap bapak-bapak anggota dewan menolong kami. Bantulah kami yang guru honorer ini. Apalagi selama ini kami menerima upah yang tak seberapa. Jangan pula kami dipersulit dengan lamanya menunggu SK PPPK,” ujarnya.

Salah seorang guru lainnya, Elmi Roza yang berasal dari Padang mengatakan mereka juga berharap ada kesempatan untuk bisa menaikkan upah mereka. Apalagi, tambah Elmi, saat ini jenjang pendidikan SMA/SMK sudah berada di tangan pemerintah provinsi.

“Di zaman sekarang kebutuhan sehari-hari harganya naik terus. Setidaknya perhatikanlah nasib kami,” ujarnya sebagaimana dikutip topsatu.com

Elmi juga berharap adanya kebijakan yang mengutamakan pemegang SK PPPK untuk diangkat sebagai PNS. Hal ini mengingat mereka sudah lama berbakti untuk negara dengan menjadi guru honorer.

“Di antara kami ada yang sudah berbelas tahun, bahkan ada yang sudah puluhan tahun jadi guru honorer. Sudah selayaknya kami berharap diangkat menjadi PNS,” ujarnya.

Ketua Komisi V DPRD Sumbar, Muchlis Yusuf Abit mengatakan, terkait SK PPPK ini, DPRD akan segera memanggil Dinas Pendidikan Sumbar. Tujuannya untuk mengkonfirmasi dan mempertanyakan penyebab serta kendala yang mengakibatkan SK PPPK itu belum kunjung diterima para guru yang telah lulus.

“Kami akan bicarakan dengan Dinas Pendidikan. Selain juga dengan BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Sumbar,” ujarnya. (ti)