Tak Punya Payung Hukum, Pemkab Pessel Tolak Besaran Pokir Dewan

Iklan Semua Halaman

iklan halaman depan

Tak Punya Payung Hukum, Pemkab Pessel Tolak Besaran Pokir Dewan

Jumat, 01 November 2019
Suasana pembahasan APBD 2020 Pessel antara pemerintah kabupaten bersama DPRD di Hotel Imelda, Padang.(*)

Pessel, fajarSumbar.com - Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Sumbar menolak besaran dana pokok pikiran (Pokir).yang diusulkan DPRD di APBD 2020 sebesar Rp1,5 miliar per anggota.  

Kepala Dinas Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah (DPKAD), Suhandri mengungkapkan, penolakan itu bukan tanpa alasan.Permintaan besaran itu tidak memiliki payung hukum, sehingga pihaknya tidak berani mengabulkan.

"Namun anggota dewan masih saja tetap bersikeras. Makanya ada sedikit kebuntuan pembahasan. Ini sudah hari ketiga, tapi belum ada kesepakatan," ungkapnya pada wartawan di Painan, Jumat (1/11). 

Pembahasan dilakukan di Hotel Imelda di Kota Padang. Kegiatan pemerintah daerah dan dewan menargetkan berlangsung selama lima hari, mulai Rabu, 27 Oktober 2019-Sabtu 2 November 2019.

Pembahasan di hotel berbintang di ibu kota provinsi itu sebelumnya sempat menjadi perhatian publik. Di tengah defisit anggaran, pembahasan APBD 2020 antara pemerintah dan DPRD tetap di hotel berbintang.

Selain soal payung hukum, lanjutnya, daerah butuh banyak pembiayaan, sehingga butuh efisiensi. Anggaran banyak tersedot untuk pelaksanaan Pilkada 2020. Alokasi dananya mencapai Rp48 miliar.

Kondisi itu diperparah terbitnya Perpres 75 tentang Jaminan Kesehatan. Regulasi itu mengakibatkan bertambahnya beban APBD hingga Rp11 miliar. 

"Jadi tidak ada ruang bagi daerah memberikan anggaran untuk DPRD dan juga tidak sesuai dengan aturan perundang undangan," tegasnya.

Dia menambahkan bahwa akibat kebuntuan itu, sehingga pihaknya sampai saat ini tidak lagi melanjutkan pembahasan di Hotel Imelda tersebut, namun kembali ke daerah untuk menunggu jadwal selanjutnya. 

Secara terpisah, Anggota Komisi III DPRD, Novermal Yuska menepis adanya permintaan alokasi dana Pokir 2020 yang mencapai Rp1,5 miliar. Bahkan, sama sekali tidak benar dan terkesan mengada-ada. 

Sebagai wakil rakyat, ia mengaku memahami kemampuan keuangan daerah. Besaran pokir yang diusulkan wakil rakyat itu tidak sebesar yang dikatakan. 

Ketika ditanyai soal namun nominalnya, ia enggan menyampaikan. "Aturanya sudah ada. Wakil rakyat tentu ada aspirasi masyarakat yang harus diperjuangkan. Melalui dana pokir itulah kami biayai," terang politisi PAN itu.

Apalagi, dana itu akan berada di perangkat daerah susuai usulan dalam musrenbang maupun reses. Karena itu, ulasnya Banggar dan masing-masing perangkat dinas tetap melakukan pembahasan. 

"Pembahasan terus berlanjut. Tim tetap bekerja," tutupnya. (tsf)