Tiga Pengacara Memperjuangkan Hak Warga Pinti Kayu, Solsel

Iklan Semua Halaman

iklan halaman depan

Tiga Pengacara Memperjuangkan Hak Warga Pinti Kayu, Solsel

Rabu, 06 November 2019
.

Solok Selatan, fajarsumbar.com - Wakil Rakyat asal Solok Selatan (Solsel) mendukung upaya masyarakat di Kenagarian Pakan Rabaa Timur, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh (KPGD) untuk tidak memperpanjang Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Wira Patriot Sakti. Dimana, IUP perusahaan tambang itu berakhir pada 2020.

Wakil Ketua DPRD Solsel, Armen Syahjohan pada Media mengatakan  apabila kehendak atau keinginan masyarakat tidak ingin memperpanjang IUP perusahaan tambang itu, tentunya pemerintah harus berpihak pada masyarakat. "Hemat kami, investasi itu menghambat ruang gerak masyarakat dalam berusaha karena diklaim perusahaan masuk IUP. Dirugikan masyarakat, karena ini diduga main caplok," kata Armen.

Menurutnya, sesuai pengakuan Wali Nagari setempat, tanah masyarakat tanpa sepengetahuan mereka telah menjadi IUP. "Kedepan, diharapkan Pemerintah lebih teliti biar tidak ada gesekan antara masyarakat. Sudah bisa dipastikan ada oknum masyarakat yang berpihak pada perusahaan," jelasnya.

Senada, Anggota DPRD Solsel Afrinaldi Ali menyatakan ikut mendukung upaya masyarakat, akan tetapi kudu memikirkan dampak ekonomi untuk masyarakat sekitar dari bekas lahan IUP perusahaan tambang ini.

"Harus dipikirkan, bagaimana lahan tersebut nantinya bisa dikelola dengan baik untuk kepentingan masyarakat yang bernilai bagi pertumbuhan ekonomi warga. Disesuaikan dengan kebutuhan atau keperluan warga. Intinya masyarakat harus dilibatkan tidak hanya dimanaatkan saja," tuturnya.

Terpisah Anggota DPRD Sumbar, Mario Syahjohan menyatakan siap untuk mendampingi masyarakat Pakan Rabaa  Timur untuk menghadap Gubernur Sumbar. "Kami meminta Gubernur untuk tidak memperpanjang IUP PT Wira Patriot Sakti. Dan Gubernur harus mendengarkan suara hati masyarakat," tutupnya.

Sebelumnya, Nasril, Wali Nagari Pakan Rabaa Timur, Nasril pada Media mengatakan, kendati perusahaan tersebut belum berproduksi. IUP eksplorasi Wira Patriot Sakti berkahir pada 2020 atau 15 tahun semenjak terbit pada 2005. "Izinnya keluar sebelum pemekaran nagari di 2006, saat itu masih tergabung dengan nagari induk Pakan Rabaa," katanya.

Selanjutnya, imbuhnya, sekitar November 2019 ini perwakilan ninik mamak bakal menghadap ke Gubernur Sumbar. "Dari informasi yang berkembang, ninik mamak akan membuat surat permintaan pada pak gubernur untuk tidak memperpanjang izin perusahaan itu yang berkahir 2020," tandasnya.

Menurutnya, masyarakat merasa dipersulit oleh perusahaan untuk membuka usaha dilahan miliknya. Sebab, masyarakat harus meminta persetujuan pada pihak perusahaan karena diklaim sebagai lokasi IUP perusahaan. "Padahal lahan tersebut hak milik warga dan bersertifikat. Jika tidak ada rekomendasi perusahaan maka tidak bisa membuka usaha di lokasi itu," katanya.

Luas area IUP perusahaan tambang tembaga ini, imbuhnya sekitar 1.662 hektare (ha). Dari luasan area IUP itu, ada sekitar 100 kepala keluarga (KK) yang terdampak, berupa lahan persawahan atau ladang. Bahkan, berupa pemukiman warga. "Ada yang bersertifikat, ada juga yang tanah ulayat (tanah kaum adat.red). Sedangkan masyarakat tidak mengetahui," ujarnya.

Sosialisasi perusahaan, katanya baru dilakukan pada akhir 2018, dan itu setelah IUP terbit dan akan melaksanakan tambang. "Sebelumnya, masyarakat tidak pernah mengetahui," tandasnya.

Tiga orang pengacara Pidana, Perdata dan Tata Negara saat ini sedang berjuang membantu ratusan hektar lahan masyarakat yang sudah dijadikan IUP oleh perusahaan WPS.

"Hari ini.Selasa (5/11) kami akan menghadiri sidang kasus ini di pengadilan Negeri Solok"Ucap Rusdi,salah seorang pengacara bidang Hukum Tata Negara,kepada Singgalang di Sei Kalu,tunggu saja hasilnya nanti kata mantan Wali Nagari Pakan Rabaa Timur itu. (Hendrivon)