Menyongsong Pilkada 2020, Hindari Politik Transaksional

Iklan Semua Halaman

iklan halaman depan

Menyongsong Pilkada 2020, Hindari Politik Transaksional

Kamis, 05 Desember 2019
Oleh : Rini Juita, MA 

(Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman)

KITA baru saja melewati masa Pemilu legislatif dan presiden Tahun 2019 serta hendak menyonsong Pemilihan Kepala daerah serentak pada tahun 2020. ditemukan bahwa pandangan dominan soal Politik pada periode 5 tahun ke belakang dimaknai sebatas kontestasi dalam pemilu. 

Sementara partisipasi politik diartika sekedar upaya-upaya dalam mendukung kandidat memenangkan kontestasi pemilu. Termasuk di dalamnya upaya-upaya untuk meyakinkan orang lain bahwa pemilu adalah sebuah tugas mulia. 

Yakni memilih tanpa pemilih (yakin dan percaya) seorang kandidat atas dasar asosiasi, simbol atau identitas yang sama secara otomatis akan menghadirkan perbaikan kehidupan warga.

Sosok atau figur menjadi elemen utama dalam diskursus politik dalam bingkai kepemiluan. 

Ia adalah element yang mengikat dan menyatukan dan bukan hal yang sederhana seperti kebutuhan dan kepentingan yang sama. Bahkan asosisasi, simbol dan identitas yang diperlukan sekalipun tetap menghadirkan kesetiaan pada figur atau sosok.

Berbicara soal politik tidak serumit yang dibayangkan masyarakat selama ini, bahkan politik itu bisa kita maknai sederhana mungkin, maka muncul pertanyaan apa itu politik, politik merupakan proses alokasi dan distribusi sumber daya negara kepada masyarakat. 

Proses tersebut berjalan terus-menerus tanpa henti dalam aktivitas keseharian masyarakat, saat ini proses politik kerap di reduksi dalam konteks pemilu semata sehingga proses alokasi dan distribusi sumber daya kepada masyarakat hanya ditempatkan untuk mencapai atau pun mempertahankan posisi politik oleh partai politik ataupun kandidat (stokes el. al, 2013). 

Hal ini hanya berkutat di masa tahapan pemilu dan dilakukan oleh mesin politik (partai, kandidat, Klientelistik) dalam bentuk klientilisme. 

Klientelisme adalah bentuk pertukaran sumber daya antara kandidat dengan pemilih dengan tujuan memperoleh dukungan suara. Proses ini berjalan secara langsung bersifat personal dan jangka pendek (stokes 2005).

Melirik pemilu 2019 yang lalu, mata dan telinga kita disajikan dengan “hidangan” kasus atau peristiwa politik Transaksional, ini terjadi tidak pada pemilu 2019 saja akan tetapi terjadi juga pada pemilu-pemilu.

Sebelumnya, sepertinya budaya ini sudah diawetkan entah itu oleh partai politik kandidat atau calon serta masyarakat itu sendiri. 

Seyogyanya masyarakat tidak dimanjakan dengan politik transaksional tapi lebih baik dengan melakukan pendidikan politik terkait apa yang akan diperjuangkan oleh partai-partai peserta pemilu, maka perlu memaknai ulang tentang apa itu partisipasi politik, dan apa yang hendak diraih dari tindakan partisipasi politik? 

Jika politik soal siapa, kapan dan bagaimana mendapatkan sesuatu, maka betulkah masyarakat dalam mendapatkan suatu sumber daya yang dibutuhkannya tidak boleh melakukan pertukaran bahkan transaksi politik? Serta bagaimana semua element yang berkepentingan ikut bersama-sama mendorong partisipasi politik masyarakat untuk terlibat dalam penyelenggara pemilu.(*)