Merasa Dizalimi Warga Griya Demo ke Kantor BPN Kota Solok

Iklan Semua Halaman

iklan halaman depan

Merasa Dizalimi Warga Griya Demo ke Kantor BPN Kota Solok

Selasa, 03 Desember 2019
Warga demo ke kantor BPN Kota Solok.

Kota Solok, fajarsumbar.com - Warga  tidak terima tanah perumahan masuk tanah konsolidasi,  warga perumahan Griya Ampang Kualo Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok unjuk rasa ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Solok, Senin (02/12/2019).

Adapun masuknya  tanah warga perumahan Griya Ampang Kualo ini diketahui setelah sertifikat tanah tersebut dicoba diagunkan kepihak Bank. Setelah diagunkan ke Bank ternyata sertifikat tersebut ditolak oleh Bank karena tanah tersebut masuk tanah konsolidasi. Sedangkan tanah konsolidasi yang luasnya sekitar 240 Ha, secara hukum sedang bermasalah.

Zulfebri, koordinator aksi, meminta kepada BPN Kota Solok menyelesaikan  terhadap sertifikat yang dimiliki warga Griya Ampang Kualo, yang tanahnya masuk tanah konsolidasi.

"Kenapa sertifikat tanah bisa terbit sementara tanah tersebut masuk tanah konsolidasi yang saat ini sedang bermasalah. BPN Kota Solok harus bertanggungjawab dan menjelaskan persoalan ini," kata Febri. "Bahkan ketika membeli via BTN tidak ada persoalan tapi ketika diagunkan pihak Bank menolaknya," ujarnya.

Perwakilan dari warga perumahan Griya Ampang kualo Zulfadli, SH, MM,  menegaskan  keseriusan BPN  menyelesaikan persoalan sertifikat tanah ,atas Hak warga sebagai pemilik yang harus dituangkan  kedalam hukum. Harus ada legal opinion dari aparat penegak hukum. Sertifikat merupakan suatu bedasarkan UU dan hukum, artinya ketika sertifikat sudah diterbitkan seharusnya bisa dimanfaatkan oleh pemiliknya. Tapi kenyataannya, walau sudah memiliki sertifikat tetap tidak bisa digunakan oleh yang punya hak."Ada apa dengan BPN".

Bahwa ditegaskan pada BPN  kami kasih tenggang tiga minggu  untuk menuntaskan persoalan tanah dan sertifikat. Dalam tempo sudah keluar legal opinion terkait tanah tersebut. Jika tiga minggu tidak ada kejelasannya kami akan kembali lagi ke BPN dengan massa yang jumlah lebih banyak lagi,"katanya

Selanjutnya Ir. Yerry, Kepala BPN Kota Solok  berjanji akan memberikan jawaban dalam tiga minggu.  sebelumnya pihak kami insatansi BPN Kota Solok akan koordinasi terlebih dulu dengan Kanwil BPN Sumbar.

Saat  ditanyakan kenapa sertifikat bisa terbit padahal tanah tersebut masuk tanah konsolidasi, Yerry enggan menjawab dan berdalih terbitnya sertifikat tersebut pada masa Kepala BPN lama.

"Sertifikat tersebut terbit sebelum saya disini. Walau begitu tetap akan kami selesaikan dengan baik," katanya.

Yerry juga mengakui sudah menerima surat dari Walikota Solok terkait tanah perumahan Griya Ampang Kualo dan akan koordinasi dulu dengan Pemko Solok sebelum legal opinion dikeluarkan.

Nova Elfino, Assiten I Pemko Solok mengakui sebelumnya pemko sudah menyurati BPN . Bahkan dua kali terkait persoalan tanah Griya Ampang Kualo sedangkan  KAN juga sudah menyurati  ke BPN Kota Solok. Tapi surat tersebut tidak diindahkan oleh pihak  BPN .

Walikota Solok  dengan  dijelaskan "Sertifikat yang terbit sebelum persoalan tanah konsolidasi ini muncul, secara hukum sah dan bisa digunakan juga  dimafaatkan oleh pemiliknya".

"Persoalannya, BPN Kota Solok terlalu sempit mengartikan isi surat Wako Solok. Sehingga enggan merasa takut mengambil keputusan terkait tanah perumahan Griya Ampang Kualo ini," kata Nova.

Berikut hasil kesepakatan warga Griya Ampang Kualo dengan BPN dan Pemko Solok. Pertama, perumahan Griya Ampang Kualo bukan termasuk dalam area konsolidasi sehingga masyarakat dapat melakukan perbuatan hukum diatas tanah masyarakat tersebut. 

Kedua, kantor BPN Kota Solok harus meminta maaf pada Walikota dan Ketua KAN terkait tidak mengindahkan surat dari Walikota dan KAN. Ketiga, Jika poin (1) satu dan (2) dua tidak dipenuhi maka masyarakat Griya Ampang Kualo akan menambah massa untuk melaksanakan demo selanjutnya.

Intinya, Satu, saran assisten/pemkot Solok. Kantor BPN Kota Solok meminta legal opinion ke aparat penegak hukum.  Dua, pihak pemko Solok dan BPN Kota Solok akan menyelesaikan permasalahan ini secepatnya melalui tim penyelesaian konsolidasi. 

Tiga, kantor BPN Kota Solok meminta waktu dalam kurun waktu (3) tiga minggu untuk konsultasi ke Kanwil BPN Sumbar. Empat, paling lambat dalan jangka waktu tersebut habis, maka pelayanan pertanahan terkait tanah di perumahan Griya Ampang Kualo dapat dilaksanakan perbuatan hukumnya.(Bayu)