Pemkab Solsel Bentuk Forum Konsultasi Publik

Iklan Semua Halaman

iklan halaman depan

Pemkab Solsel Bentuk Forum Konsultasi Publik

Rabu, 04 Desember 2019
.

Solsel, fajarsumbar.com  - Pemkab Solok Selatan bentuk forum konsultasi publik guna meningkatkan layanan, Selasa (3/12).

Forum ini diharapkan dapat meningkatkan indeks kepuasan masyarakat dalam mendapatkan layanan publik. Sekaligus memperbaiki penilaian rapor merah yang diperoleh pemerintah daerah Sarantau Sasurambi itu dari Ombudsman RI yang dirilis beberapa waktu lalu.

"Keberadaan forum itu, bertujuan membangun persepsi dan pemahaman bersama antara pemerintah dan masyarakat yang mengajukan segala hal pelayanan. Baik layanan kesehatan atau perizinan dan layanan publik lainnya," kata Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Gusmawati, Rabu (4/12/2019).

Peserta forum sendiri, terdiri dari OPD teknis perizinan dan non perizinan, kesehatan, bagian sekretariat daerah dan OPD terkait yang banyak bersentuhan langsung dengan masyarakat. Termasuk pihak kecamatan dan nagari. Diinisiasi oleh DPMPTSP daerah itu, sebagai bentuk implementasi kepatuhan pemerintah daerah terhadap Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 

Forum akan saling bersinergi, berkoordinasi dan bekerjasama menampung segala persoalan dan keluhan yang datang dari masyarakat. Mengkaji dan berupaya mencarikan solusinya. Menerima kritik dan saran serta masukan sebagai penyeimbang agar bisa bersama membangun penyelenggaraan pelayanan publik yang bersih, adil, transparan dan akuntabel. 

Keberadaan forum langsung melekat ke bagian organisasi sekretariat daerah dan langsung diketuai Sekretaris Daerah, Bapak Yulian Efi. Sementara, terkait layanan dalam meningkatkan indeks kepuasan masyarakat melekat langsung ke OPD masing-masing," sebutnya didampingi Kasi Pengawasan Perizinan DPMPTSP Solsel, Abdul Reda. 

DPMPTSP sendiri lanjut Kadis, akan terus berinovatif dalam mengembangkan sistem informasi dan pelayanan publik yang ada di dinasnya dengan terintergritas. Pemerintah katanya, sebagai pemberi layanan perizinan dan masyarakat sebagai penerima layanan, harus memiliki persepsi yang sama.

Baik itu terkait permasalahan yang dihadapi maupun menciptakan solusi terbaik. Dengan begitu, kebijakan yang mudah, murah, cepat,epektif dan efisien bisa diperoleh. "Intinya bagaimana masyarakat untuk kedepannya tidak lagi merasa kesulitan dalam segala macam pelayanan yang menyangkut keperluannya," ujarnya. 

Diketahui, Solsel sendiri baru saja menerima penilaian yang kurang baik mengenai tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik di pemerintah setempat dari Ombudsman RI. Daerah Seribu Rumah Gadang itu mendapat rapor merah dengan nilai kepatuhan rendah dan dinyatakan tinggal kelas bersamaan dengan Kabupaten Solok dan Mentawai.

Sehingga, keberadaan forum konsultasi publik di Solsel diharapkan dapat memperbaiki penilaian tersebut. "Sejatinya, pembentukan forum ini sudah digagas sebelum adanya penilaian dari ombudsman RI. Forum sudah terbentuk hari ini. Selanjutnya, kita akan memperkuat keberadaannya dengan kerjasama lintas OPD," paparnya. 

Kegiatan rapat pembentukan forum tersebut dibuka oleh Sekda Solsel, Yulian Efi. Menghadirkan narasumber dari DPMPTSP Sumbar, Kasi Pelaporan dan Peningkatan Layanan, Ricky Martin.Hendrivon

Teks photo: Rapat pembentukan forum konsultasi publik dan indeks kepuasan masyarakat, di ruang Tansi Ampek, kantor bupati Solsel, kemarin. (hendrivon/yuni valora)