BNPB Catat Korban Meninggal Akibat Banjir Jadi 53 Orang

STIE-AKBP-30 JUNI

iklan halaman depan

BNPB Catat Korban Meninggal Akibat Banjir Jadi 53 Orang

Minggu, 05 Januari 2020

 
(cnnindonesia.com)
Jakarta, fajarsumbar.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat jumlah korban meninggal akibat banjir dan longsor di Jabodetabek, Banten, dan Jawa Barat per Sabtu (4/1/2020) bertambah menjadi 53 orang, satu di antaranya hilang.

Angka itu bertambah dari sehari sebelumnya tercatat 47 korban tewas.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Agus Wibowo menyebut penambahan korban terjadi akibat banjir dan longsor di Kabupaten Lebak dan Kabupaten Bogor.
"Untuk Kabupaten Bogor 5 (lima) orang meninggal namun identitas masih belum diketahui," kata Agus dalam keterangan tertulis, Sabtu (4/1/2020).
Sebelumnya, BNPB mencatat Kabupaten Bogor, Jawa Barat, merupakan wilayah terdampak banjir dengan jumlah korban paling banyak, yakni 16 orang. Disusul oleh Kabupaten Lebak (9), Kota Bekasi (9), Jakarta Timur (7), dan Kota Depok (3).

Agus mengatakan data jumlah korban akibat banjir dihimpun dari data BPBD, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Sosial.

"1 orang hilang, 3 orang hipotermia, 17 orang terseret arus banjir, 5 orang tersengat arus listrik, 12 orang tertimbun tanah longsor serta 5 orang masih dalam pendataan BNPB," kata Agus, Jumat (3/1/2020).
Agus menambahkan jumlah warga terdampak banjir dan longsor di Jabodetabek mencapai 409 ribu jiwa hingga Kamis (2/1/2020) pukul 22.00 WIB. Dari jumlah, lebih dari 173 ribu jiwa berada dalam pengungsian.
Kota Bekasi menjadi lokasi paling parah terdampak banjir hingga mencapai 366.274 jiwa. Hingga Sabtu (4/1/2020), korban yang mengungsi akibat banjir di kota itu hampir mencapai 150 ribu.

Banjir menerjang sebagian wilayah Jabodetabek akibat hujan dengan intensitas tinggi yang turun sejak 31 Desember 2019 hingga 1 Januari 2020.

BNPB menyatakan bencana banjir yang merendam sejumlah wilayah Jabodetabek pada Rabu (1/1/2020) lalu belum perlu ditetapkan sebagai bencana nasional. Sebab, 'banjir tahun baru' itu tidak mengganggu sistem pemerintahan sebagaimana dikutip pada cnnindonesia.com.

Sementara Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sudah menetapkan lima wilayah di provinsinya dengan status tanggap darurat. Penetapan status ini berlaku selama dua minggu terhitung sejak 1 Januari 2020. (*)