Jokowi Pastikan Investasi Asing di Ibu Kota Baru Bukan Utang

iklan halaman depan

Jokowi Pastikan Investasi Asing di Ibu Kota Baru Bukan Utang

Minggu, 19 Januari 2020

 
(presiden Joko Widodo)
Jakarta, fajarsumbar.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan rencana investasi asing dalam pembangunan ibu kota negara baru bukan berbentuk pinjaman. Selain itu, tidak ada jaminan pemerintah dalam aliran investasi tersebut.

Hal ini diungkapnya guna menanggapi kekhawatiran yang muncul di publik karena Jokowi menawarkan proyek pembangunan ibu kota negara baru ke investor asing. Menurutnya, pemerintah tentu berhati-hati dalam memutus skema investasi yang akan diambil.

"Yang kami tawarkan tidak (dalam bentuk) pinjaman. Kedua, tidak ada government guarantee, jadi semua kerja sama," ujar Jokowi di Istana Merdeka, Jumat (17/1/2020).

Sayangnya, Jokowi masih enggan merinci lebih dalam soal skema kerja sama yang akan dijalin dalam pembangunan ibu kota baru. Di sisi lain, ia mengatakan pemerintah juga tidak memberi gaji kepada para tokoh internasional yang ditunjuk sebagai dewan pengarah pembangunan ibu kota.

Pasalnya, Jokowi mengaku ia tidak mampu memberi gaji para tokoh yang diketahuinya memiliki kekayaan berlimpah. Salah satunya, Putra Mahkota Abu Dhabi Sheikh Mohammed bin Zayed (MBZ).

Menurut catatan kepala negara, total kekayaan Pangeran MBZ mencapai US$1,4 triliun. Dengan nilai itu, ia mengaku tak bisa membayangkan berapa gaji yang sekiranya patut diterima Pangeran MBZ.

Jokowi mengatakan Indonesia hanya bisa memberikan penghargaan kepada para tokoh karena mau menjadi dewan pengarah pembangunan ibu kota baru. Selebihnya, ia menekankan tidak ada keuntungan lain yang didapat oleh para tokoh yang terpilih menjadi dewan pengarah.

"Loh itu penghargaan yang tinggi, kami kan negara yang besar, jangan pesimis begitu. (menjadi dewan pengarah) ibu kota negara itu penghargaan, untuk duduk di dewan pengarah perpindahan ibu kota negara. Ini kerjaan besar dan akan jadi sejarah," ungkapnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan sejauh ini belum ada niat untuk menambah tokoh internasional menjadi dewan pengarah pembangunan ibu kota negara baru, meski banyak pihak yang tertarik. Pilihannya hanya jatuh ke Pangeran MBZ, CEO Softbank Masayoshi Son, dan mantan perdana menteri Inggris Tony Blair.

"Tiga dulu saja," imbuhnya.

Sementara, Menteri Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan salah satu pihak yang sudah menyatakan ketertarikan untuk berinvestasi di ibu kota baru adalah Softbank. Itu merupakan perusahaan telekomunikasi dan media asal Jepang.

"Presiden akan membuat keputusan Februari (2020). Negosiasi kami akan bagaimana angkanya mungkin US$30 miliar," ucap Luhut.

Luhut menerangkan saat ini pihaknya masih menyusun skema investasi yang akan disepakati. Termasuk imbal hasil dari investasi tersebut.

"Pak Tiko (Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo) nanti akan ketemu lagi di Davos. Nanti saya ketemu Masayoshi Son lagi," ujarnya sebagaimana dikutip pada cnnindonesia.com.

Menurut Luhut, proyek di ibu kota baru akan dibuat berdasarkan klaster. Misalnya, klaster pendidikan dan rumah sakit (RS). "Bisa saja nanti universitas besar masuk, bisa saja rumah sakit standar internasional. Masuk RS terkenal," tuturnya. (*)