Kesbangpol dan BPBD Sawahlunto akan Dipisahkan Tahun Ini

iklan halaman depan



Kesbangpol dan BPBD Sawahlunto akan Dipisahkan Tahun Ini

Senin, 13 Januari 2020
Adri Yusman

Sawahlunto, fajarsumbar.com - Terkait Pemisahan Badan Kesatuan Bangsa, Politik (Kesbangpol) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sawahlunto direncanakan tahun ini akan segera direalisasikan.

Hal ini disampaikan Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah (Kesbangpol PBD) Kota Sawahlunto, Adri Yusman mengatakan, Pertama kalau kita lihat dari segi struktur organisasi perangkat daerah khusus di Sumbar.

"Di Sumbar hanya ada Dua, urusan Kesbangpol bergabung dengan Penanggulangan Bencana. Satu Sawahlunto dan yang kedua Padang Panjang. Kemudian di Indonesia tidak lebih dari 20", ucap Adri dikantornya.

Ia menjelaskan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sudah lama diwanti-wanti supaya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk berdiri sendiri masing-masing daerah Kabupaten/Kota. Hal ini tidak lai adalah pertama fokus untuk penanganan bencana dan yang kedua lahirnya Permendagri nomor 101 bahwa pelayanan kebencanaan itu termasuk pelayanan dasar.

"Itu yang intinya. Jadi Pemerintah sama statusnya dengan Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Sosial wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Nah, dengan kondisi itu BPD harus berdiri sendiri. Karena 2020 ini adalah evaluasi dari pemerintah pusat, bagaimana pemerintah daerah melayani masyarakat dalam bidang kebencanaan", terangnya, Senin (13/1/2020).

Selain menyangkut pelayanan masyarakat itu ada Tiga. Pertama pelayanan informasi bencana atau mitigasi bencana wajib Pemerintah daerah memberikan informasi kepada masyarakat. Kedua, pelayanan pada waktu terjadi bencana, apa kewajiban pemerintah. Ketiga, pelayanan pada pasca bencana. Ketiganya ini harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah, wajib hukumnya.

"Nah, satu-satunya jalan. Kita di Sawahlunto penggabungan urusan Kesbangpol dengan BPBD. Kesbangpol itu termasuk dengan pemerintah umum, beda lingkupnya dengan BPBD. Hambatan kita selama ini adalah di Pusat. Kalau kita minta bantuan peralatan, seolah-olah ada keraguan. Jangan-jangan bantuan yang telah diberikan oleh pemerintah pusat itu diambil oleh Kesbangpol", urainya menjelaskan.

Lebih lanjut ia mengatakan, inilah keraguan mereka, karena ada beberapa daerah dulu sejarahnya gabungan BPBD dengan Pemadam Kebakaran (Damkar), kemudian saat dipisahkan, yang aset BPBD ini dibawa oleh Damkar.

Inilah kehati-hatian Pusat sehingga kedepannya memang BNPB menginginkan maupun Mendagri adanya pemisahan antara urusan Kesbangpol dengan urusan Penanggulangan Bencana.

"Kita sudah dipanggil oleh Assisten 3 yang membidangi organisasi. Rencananya adalah adanya pemisahan antara Kesbangpol dengan BPBD. In Shaa Allah, tahun ini (2020) antara Kesbangpol dengan BPBD berdiri sendiri. Kesbangpol tetap jadi badan kemudian BPBD jadi badan juga. Jadi dua pemisahannya sama dengan daerah lain yang ada di Indonesia dan Sumbar", pungkasnya. (ton)