Mahfud: Prajurit TNI-Polri Jangan Gundah, Dana Asabri Stabil -->

IKLAN-TANAH

iklan halaman depan

Mahfud: Prajurit TNI-Polri Jangan Gundah, Dana Asabri Stabil

Jumat, 17 Januari 2020

 
(Mahfud MD)
Jakarta, fajarsumbar.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengimbau prajurit TNI dan Polri tetap tenang terkait dugaan kasus korupsi di perusahaan asuransi khusus prajurit TNI dan Polri Asabri. Dia memastikan dana pensiun, kematian, dan jaminan hari tua untuk prajurit TNI dan Polri tetap aman.

"Para prajurit TNI dan Polri tidak usah gundah. Negara berkesimpulan, saat ini untuk jaminan hari tua, kematian, pensiun dan lain sebagainya itu masih stabil," terang Mahfud di Kantor Kemenkopolhukam usai bertemu Menteri BUMN Erick Thohir, Kamis (16/1/2020).
"Artinya dari dana yang melorot jauh itu, sisanya itu masih menjamin mereka. Dan ini akan diselesaikan secara baik. Penyelesaian secara baik juga akan dilakukan Menteri BUMN dan Menteri Keuangan," lanjut dia lagi.
Mahfud mengatakan ada sekitar 600 ribu anggota polisi dan 350 ribu anggota TNI yang kini jaminan asuransinya dikelola Asabri. Dia pun berencana menemui Polri untuk memastikan proses hukum atas dugaan kasus Asabri.

Ia memastikan penegakan hukum bakal dilakukan jika ditemukan indikasi penyelewengan.

"Secara baik juga, hukum akan berjalan, kalau [dugaan penyelewengan] itu ada. Jadi kalau sudah urusan benar atau salah, prosedur benar atau salah itu biar hukum yang berjalan. Dan saya akan berbicara dengan Polri," terang Mahfud.


Jika ditemukan indikasi penyimpangan, Mahfud memastikan penegakan hukum akan dijalankan sesuai aturan.


"Tidak ada seorang pun yang boleh melakukan korupsi, dan tidak ada seorang pun yang menuduh sembarangan, korupsi. Kan, gitu, harus fair. Maka kita biarkan hukum berjalan," tambah dia sebagaimana dikutip pada cnnindonesia.com.
Lebih lanjut Mahfud tak mau merespons Direktur Utama PT Asabri Sonny Widjaja yang membantah korupsi di perusahaan pelat merah tersebut. Sonny bahkan menegaskan akan menempuh jalur hukum menuntut pihak-pihak yang mengakibatkan kegaduhan terkait perusahaannya.

"Saya nggak menanggapi [pernyataan Dirut Asabri]. Sudah ada yang menangani, katanya sudah diperiksa. Siapa namanya... Ya Sudahlah itu, nanti kita lihat perkembangannya," kata Mahfud. (*)