Malaysia Abaikan Klaim China Soal Laut China Selatan

iklan halaman depan



Malaysia Abaikan Klaim China Soal Laut China Selatan

Minggu, 05 Januari 2020

 
(liputan6.com)


Kuala Lumpur, fajarsumbar.com - Negeri Jiran Malaysia tidak acuh terhadap protes China soal negara mereka yang mengadu ke PBB terkait Laut China Selatan. Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdulla mengaku tidak kaget pada respons China.

"Langkah China untuk protes adalah sesuatu yang kita perkirakan, bahkan sebelumnya, ujarnya, Jumat (3/1/2019).

"Ini normal. Saya bukannya menyebut menerima ini, tetapi kita tetap pada klaim kita," ujarnya yang berkata tidak takut retaliasi China.

Sebelumnya, Malaysia melaporkan China ke PBB atas klaim sepihak terkait Laut China Selatan yang kaya akan sumber daya alam. Klaim China ini turut ditentang berbagai negara ASEAN, termasuk Indonesia.

China berkata laporan Malaysia melanggar hak kedaulatan dan yuridiksi negara mereka. Argumen yang digunakan China adalah negara mereka memiliki hak sejarah serta tradisi atas Laut China Selatan.

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menegaskan bahwa hal istilah seperti itu tidaklah ada serta tak diakui dunia.

"Straight forward statement segera nyatakan, Traditional Fishing Zone itu tidak ada," tegasnya via Twitter.

Berdasarkan Hukum Laut International PBB, negara memiliki Zona Ekonomi Eksklusif Laut dengan jarak hingga 200 mil laut dari daratannya, namun China mengklaim lebih banyak di Laut China Selatan dengan konsep Nine Dash Line (Sembilan Garis Putus) yang dicetuskan secara sepihak di peta laut mereka.

Klaim sepihak China di Laut China Selatan pun dianggap melanggar ZEE. Filipina pun merasa terganggu dengan klaim itu yang notabene laut di sebelah barat negara mereka habis diklaim Nine Dash Lines China.

Filipina sudah membawa kasus ini ke sidang arbitrase PBB dan memperoleh kemenangan, tetapi China tidak mau mengakui hasil sidang PBB.

Pemerintah Indonesia kembali menegaskan menolak klaim China atau Tiongkok terhadap wilayah Natuna. Hal ini disampaikan usai rapat koordinasi terbatas di kantor Kemenko Polhukam.

"Indonesia tidak pernah akan mengakui Nine Dash Line, klaim sepihak yang dilakukan oleh Tiongkok yang tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum internasional, terutama UNCLOS 1982," kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (3/1/2020).

Dia menuturkan, dalam rapat tersebut, pemerintah memastikan bahwa kapal-kapal China telah melakukan pelanggaran-pelanggaran di wilayah ZEE Indonesia.

Menurut Retno ZEE Indonesia telah ditetapkan oleh hukum internasional yaitu melalui UNCLOS 1982.

"Tiongkok merupakan salah satu party dari UNCLOS 1982. Oleh karena itu merupakan kewajiban bagi Tiongkok untuk menghormati implementasi dari UNCLOS 1982," ujarnya. 
Dia juga menuturkan, dalam rapat tadi juga disepakati adanya peningkatan patroli di wilayah Natuna sebagaimana dikutip pada liputan6.com.

"Dari rapat tadi juga disepakati beberapa intensifikasi patroli di wilayah tersebut dan juga kegiatan-kegiatan perikanan yang merupakan hak bagi Indonesia untuk mengembangkannya di perairan Natuna," pungkasnya. (*)