Pemko Sawahlunto akan Mutasi Besar-besaran

iklan halaman depan



Pemko Sawahlunto akan Mutasi Besar-besaran

Senin, 13 Januari 2020
Afrizon

Sawahlunto, fajarsumbar.com - Mutasi besar-besaran akan terjadi di lingkungan pemerintahan Kota Sawahlunto dalam waktu dekat ini. Mutasi dinilai berdasarkan rekam jejak personal dari Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut disamping daftar riwayat hidupnya serta evaluasi dari yang dilantik pada bulan Juni 2019 kemaren.

Hal ini disampaikan Afrizon selaku Sekretaris Kepala Badan Kepegawaian Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Sawahlunto kepada fajarsumbar.com diruang kerjanya, Senin (13/1/2020).

Ia mengatakan, terkait Enam Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) di lingkungan pemerintah Sawahlunto yaitu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Kepala Dinas Pengelolaan Arsip dan Perpustakaan, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Kepala Dinas Satpol PP dan Damkar, Kepala Inspektorat, Kepala Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD).

Hari Kamis (9/1/2020) kemaren pihaknya sudah melakukan kunjungan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Jakarta dan didampingi oleh anggota Panitia Seleksi (Pansel) untuk melakukan konsultasi.

"Pas hari itu, Sebenarnya suratnya sudah hampir selesai untuk ditandatangani oleh ketua KASN. Karena ketua KASN berhalangan, akhirnya wakil ketua KASN yang menandatangani. Dari hasil itu, rekomendasi surat dari pengumuman kami kemaren ada tiga besar untuk calon JPT. Jadi dari surat rekomendasi KASN tersebut, merekomendasikan ke Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam hal ini Walikota untuk melantik salah satu dari tiga pejabat yang masuk tiga besar tadi", imbuhnya menyampaikan.

Lebih lanjut ia menjelaskan, karena kini baru ada PP 72 tahun 2019 tentang perubahan dari PP 18 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja (SOPK). Khusus Inspektur, sebelum dilantik harus di konsultasikan ke Gubernur. Karena kewenangan Inspektorat lebih kuat dibandingkan dulu. Dalam hal ini, seorang Inspektur atau Inspektorat sendiri bisa melaksanakan tugas dengan perintah Gubernur tanpa Bupati atau Walikota.

"Setelah pulang, kami melaporkan ke Walikota untuk menyelesaikan ini dulu (Inspektorat) hasil dari konsultasi Gubernur, baru dilakukan mutasi", imbuhnya.

Ia menjelaskan, kemungkinan kami akan mengisi jabatan yang lowong karena ada yang akan pensiun termasuk nanti ada yang naik, tentu dibawahnya ada yang lowong. Jadi nanti yang lowong ini akan diisi. Draftnya sedang dibuat, nanti akan dirapatkan di Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).

"Ya, memang ada yang lain (Mutasi). Pertama yang lowong, kemudian evaluasi dari yang dilantik di bulan Juni 2019 kemaren. Baik masukan dari pimpinan OPDnya maupun dari masukan-masukan masyarakat", tandasnya.

Untuk JPT, jika ada yang dari luar daerah maka telah dihubungi pimpinannya bahkan sampai ke Sekda provinsi karena perlu untuk pertimbangan-pertimbangan teknis dan itulah aturannya. (ton)