Permasalahan di Danau Maninjau Sudah Ada Regulasinya

STIE-AKBP-30 JUNI

iklan halaman depan



Permasalahan di Danau Maninjau Sudah Ada Regulasinya

Selasa, 14 Januari 2020
Danau Maninjau.

Agam, fajarsumbar.com - Usai melakukan kunjungan kerja ke beberapa kecamatan, Komisi II DPRD Kabupaten Agam,  menggelar rapat kerja dengan pemerintah daerah, guna menyamakan persepsi terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil.

Rapat yang dipimpin Ketua Komisi II DPRD Agam Rizki Abdillah Fadhal,  dihadiri oleh Ketua DPRD Agam Novi Irwan, Sekda Agam Martias Wanto, Asisten II Yosefriawan, Kadis Perikanan Erman, Kabag Hukum Desnawati, Kabag Hukum Persidangan DPRD Agam Heriwardati dan jajarannya, Anggota komisi dan pendamping komisi. Rapat komisi ini  juga dihadiri perwakilan Kemenkumham Sumbar.

Disebutkan Ketua Komisi II, rapat kerja dilaksanakan guna untuk melanjutkan pembahasan Ranperda tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil, dimana sebelum ini, Komisi II melakukan kunjungan ke dua kecamatan di Kabupaten Agam yakni Tanjung Raya dan Tanjung Mutiara sebagai wilayah  yang berpotensi dalam pembudidayaan ikan.

"Dari apa yang kami temukan di lapangan, ada beberapa poin permasalahan di masyarakat yang harus kita Carikan solusinya," kata Rizki kepada fajarsumbar.com, Selasa (14/1/2020).

Dengan adanya  temuan itu, Ranperda harus mengakomodir ya dalam Pasal-pasal sehingga masyarakat nelayan terayomi, tukuk Rizki.

Sementara itu Asisten II Kabupaten Agam Yosefriawan,  menyebutkan dengan adanya perda ini dapat meningkat dan melindungi nelayan khususnya nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil.

"Menyinggung pembudidayaan ikan di Danau Maninjau,  permasalahan di Danau Maninjau sudah ada regulasinya dalam Perda Nomor 5 Tahun 2014. Harapkan kita, aturan yang kita lahirkan nanti tidak berbenturan dengan perda yang sedang kita bahas," ujarnya.

Secara terpisah,  Ketua DPRD Agam Novi Irwan, yang dihubungi fajarsumbar.com menyebutkan rancangan peraturan daerah tersebut nantinya dapat berdaya guna untuk kemajuan masyarakat daerah itu.

"Kita berharap komisi II dan Pemda, dalam pembahasan ini, berhasil dengan maksimal dan berlaku efektif di tengah masyarakat, tentu semua itu tergantung dengan sejauhmana pemerintah melakukan pengawalan terhadap Perda yang dilahirkan sehingga benar-benar bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Agam," kata Novi Irwan.(Edy)