Pupuk Bersubsidi Langka, Petani di Pasbar Minta Pemerintah Cepat Tanggap

STIE-AKBP-30 JUNI

iklan halaman depan



Pupuk Bersubsidi Langka, Petani di Pasbar Minta Pemerintah Cepat Tanggap

Selasa, 14 Januari 2020
Ilustrasi

PASBAR, fajarsumbar.com - Kelangkaan pupuk bersubsidi sejak tiga bulan terakhir terjadi di Kabupaten Pasaman Barat, sehingga sejumlah petani padi di daerah itu terancam gagal panen.

Menurut Akmal salah seorang petani didaerah tersebut mengatakan, pupuk bersubsidi di Kecamatan Talamau sangat sulit didapatkan. "Meskipun ada, harganya bukan harga subsidi lagi," katanya kepada wartawan, Selasa (14/1/2020).

Ia menjelaskan, kelangkaan pupuk bersubsidi seperti Urea, Phonska, SP-36 dan jenis pupuk subsidi lainnya sudah berlangsung sejak bulan November 2019 hingga saat ini.

"Ini udah berlangsung selama tiga bulan terakhir, bukan di Kecamatan Talamau saja, hampir diseluruh sebelas Kecamatan yang ada di Pasbar, sebab sudah kami cari namun tidak ada tersedia di kios-kios pengecer," ungkap Akmal.

Akibat itu kemungkinan ia menduga kedepannya para petani padi yang ada di Kecamatan Talamau akan terancam gagal panen. "Kami berharap kepada pemerintah setempat, agar cepat tanggap terhadap masalah yang kami alami, jangan diam saja," harapnya.

Wali Nagari Talu, Sudro Hakimi membenarkan kelangkaan pupuk bersubsidi terjadi di Nagari Talu, Kecamatan Talamau. "Warga saya sangat kesulitan untuk memperoleh pupuk bersubsidi, pupuk tersebut sudah habis sebelum bulan Desember 2019 lalu," ujarnya.

"Kabar nya pupuk bersubsidi itu diperkirakan adanya di bulan Februari mendatang. Sedangkan kebutuhan pupuk untuk di dua Nagari yang ada di Kecamatan Talamau, yakni nagari Talu dan Nagari Sinuruik berkisar 500 Ton," jelas Walinagari itu.

Sementara itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Pasbar, Sukarli mengatakan, alokasi pupuk bersubsidi sudah habis terdistribusi pada Desember 2019 lalu.

"Untuk tahun 2020 ini, kita baru mendapat alokasi dari propinsi dan sedang diproses SK Bupatinya," katanya.

Ia menjelaskan, kebutuhan pupuk berdasarkan RDKK yang diajukan, sedangkan pupuk bersubsidi hanya 18 persen dari total kebutuhan pupuk yang diajukan oleh Petani berdasarkan RDKK.

"Saat ini, hampir semua kecamatan mulai menanam padi, namun pupuk bersubsidi belum bisa di tebus oleh Kios ke distributor, karena Kita sedang membagi alokasi per kecamatan," jelas Sukarli.

(Safnil)