Tenaga Medis RSUD Mohammad Natsir Solok Mogok, Ini Penyebabnya

iklan halaman depan



Tenaga Medis RSUD Mohammad Natsir Solok Mogok, Ini Penyebabnya

Senin, 13 Januari 2020
ilustrasi

Solok, fajarsumbar.com  - Menuntut jasa pelayanan  transparan  dan tidak mengulur-ulur waktu dalam pembayaran, jasa pelayanan, ratusan medis (perawat/bidan) RSUD M Natsir Solok melakukan aksi mogok kerja, Senin (13/1) usai apel rutin.

Mogok kerja tersebut dilakukan untuk kedua kalinya kepada manajemen keuangan RSUD M Natsir. Sebelumnya juga sudah ada aksi yang sama, namun tidak ada tanggapan, kecuali penjelasan-penjelasan tentang regulasi terkait dengan pembayaran jasa pelayanan. 

Pengklaiman yang dilakukan  BPJS tidak relevan dengan apa yang disampaikan manajemen. Jadi kami tidak percaya dan merasa dibohongi selama ini, ujar mereka beramai-ramai.   

Mereka berharap, pihak manajemen semestinya  memperlihatkan persentase pembagian jasa pelayanan yang notabene ada SK Direktur Plus SK Gubernur Sumatera Barat. 

Namun hingga saat ini tidak diperlihatkan, sehingga realisasi pembayaran jasa pelayanan sangat jauh dari nilai profesional. Keadilan dan keterbukaan terkesan diwarnai manipulasi. 

Kemudian dengan jumlah perawat dan bidan yang baru hanya 30 orang, masuk akal terjadi penurunan jasa pelayanan yang sangat drastis. Sementara real cost  yang meningkat dari bulan sebelumnya. Kami ini manusia bukan robot. 

Oleh karena itu, kembalikan hak sebagai pelayan langsung ke pasien dan masyarakat lantaran jasa pelayanan adalah jasa pelayanan bukan jasa pejabat. Jika jasa pelayanan dikatakan reward, bukankah manajemen sebagai pejabat dan sudah mendapatkan tunjangan jabatan,” kata mereka.

Tenaga medis adalah yang berada di barisan terdepan pelayanan. Hardik dan caki maki akan diterima bila pelayanan kurang memuaskan. 

“Bahkan tidak peduli kami lelah  jaga sore dan malam lalu, kenapa jasa pelayanan mereka lebih kecil dari para manajemen terhormat. Kami tidak rela Pak Wartawan, tolonglah sampaikan hal ini ke khalayak ramai, sehingga Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan pusat dapat mengkaji ke depannya, begitu harapan mereka yang bersepakat siap mogok seterusnya.

Direktur RSUD Moh Natsir, drg. Basir Busnia bersama para Wadir dan unsur manajemen lainnya yang dikonfirmasi awak media menjelaskan terkait dengan jasa pelayanan tersebut menurut mereka pembayarannya tidak ubahnya seperti membagi-bagi kue. 

Besaran yang diterima sesuai dengan regulasi hanya 40 persen dari pemasukan. Jika tenaga medis ASN bertambah sudah tentu potongan kue semakin tipis. Apalagi yang dilayanan di RSUD Moh. Natsir ini 90 persen pasien BPJS, terkait jasa pelayanan langsung dari bulan ke bulan masuk. 

Setelah memberikan penjelasan, direktur RSUD Moh. Natsir itu langsung turun mengajak perawat dan bidang yang mogok kerja kemudian berdialog di ruangan tertutup. (*)