Berkas dan Tersangka Dugaan Penyimpangan Pembangunan Lap. Merdeka Dilimpahkan ke Kejari Solok -->

IKLAN-TANAH

iklan halaman depan

Berkas dan Tersangka Dugaan Penyimpangan Pembangunan Lap. Merdeka Dilimpahkan ke Kejari Solok

Rabu, 12 Februari 2020
Dua tersangka saat diserahkan turut didamping penasehat hukum.

Solok, fajarsumbar.comPenyidik Polda Sumbar melimpahkan berkas sekaligus tersangka JA dan SH dalam dugaan penyimpangan pembangunan Tribune Lapangan Merdeka, Solok tahun anggaran 2017 di Kejaksaan Negeri Solok, Rabu (12/2/20). 

Informasi yang dihimpun di Kejaksaan Negeri Solok pada saat pelimpahan berkas perkara dan tersangka, pelimpahan tahap II dilakukan oleh Subdib 3 Tipikor Polda Sumbar yakni Kasi Podsus Muhammad Sirait,SH dan Kasubsi Penyelidikan Tedy Arehan.

Sementara, dari pihak JPU  yang menerima berkas sekaligus tersangka yakni Helmi Kurniawan dan Yulius Khaisar merupakan Kasi Penuntutan Kajati Sumbar.

Pantauan fajarsumbar.com dalam pelimpahan perkara tahap II tersebut kedua tersangka turut didampingi PH tersangka Rosita, SH. 

Kasi Intel Kejaksaan Negeri Solok Ulvan, SH kepada fajarsumbar.com di ruang kerjanya menjelaskan dalam perkara dugaan penyimpangan dalam pembangunan tribun TA 2017, tersangka JA saat itu, menjabat sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman. 

Sedangkan SH pada saat itu, merupakan pejabat pembuat komitmen (PPK) yang juga selaku Kuasa Penguna Anggaran (KPA) berdasarkan surat keputusan Walikota Solok nomor 188.45.84. a tahun 2017 tertanggal 30 Januari 2017.

Dikatakannya, selama masa penyidikan di tingkat Tipikor Polda Sumbar kepada kedua tersangka tidak dilakukan penahanan. 

"Pada tahap II ini, kepada kedua tersangka  dilakukan penahanan. Tersangka JA penahanan di lapas lelaki kelas 2 Padang. Sedangkan tersangka SH ditahan di lapas perempuan kelas 2B Padang," terangnya. 

Selanjutnya, dijelaskan Ulvan dalam perkara dugaan penyimpangan pembangunan Tribune tersebut kedua tersangka diduga telah menyalahkan kewenangan dan menyetujui permintaan Ir. Saibin selaku Direktur PT. Duta Sumatera Perkasa yang saat itu sebagai pelaksana pembangunan Tribune Lapangan Merdeka, Solok. 

Saibin, meminta penambahan bobot pekerjaan sebesar 93 persen pada 27 Desember 2017, dan saat dilakukan opname lapangan oleh Konsultan Pengawasan Progres pekerjaan pada 27 Desember 2017 bobot yang telah dikerjaan Saibin baru mencapai 84,304%. 

Dengan bobot pekerjaan sebesar  84,304% selanjutnya dibahas dalam rapat Show Case Meeting (SCM) tanggal 27 Desember 2017  dengan tidak memutus kontrak pekerjaan setelah diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 hari kalender.

Pemutusan kontrak malah dilakukan setelah melewati 59 hari sehingga jaminan pelaksanaan tidak dapat diklaim/cairkan.

Atas kebijakan kedua tersangka dalam perkara terpisah dalam dugaan penyimpangan pembangunan Tribun Lap Merdeka, dalam dugaan kasus tersebut negara telah dirugikan sekitar Rp1 miliar lebih. (Ilham)