Cegah Stunting, Dinas Kesehatan Kota Sawahlunto Berikan Vitamin A Gratis -->

Cegah Stunting, Dinas Kesehatan Kota Sawahlunto Berikan Vitamin A Gratis

Sabtu, 08 Februari 2020
.

Sawahlunto, fajarsumbar.com - Setiap bulan Februari dan Agustus yang merupakan Bulan Vitamin A, diposyandu atau di fasilitas kesehatan dibagikan Vitamin A secara gratis untuk anak balita.

Kurang Vitamin A (KVA) masih merupakan masalah yang tersebar di seluruh dunia terutama di Negara berkembang dan dapat terjadi pada semua umur terutama pada masa pertumbuhan. Salah satu dampak kurang Vitamin A adalah kelainan pada mata yang umumnya terjadi pada anak usia 6 bulan s/d 4 tahun yang menjadi penyebab utama kebutaan di negara berkembang.

Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Dinas Kesehatan Kota Sawahlunto Dokter Al Ansari mengatakan bahwa pada bulan Februari ini pihaknya mengadakan penimbangan massal pemberian Vitamin A kapsul merah untuk balita dari usia 12 sampai 59 bulan.

"Sementara untuk kapsul biru, itu diberikan kepada anak berumur 6 sampai 11 bulan. Jadi untuk target kita, sasaran bayi proyeksi dapat Vitamin A 605 orang, sasaran proyeksi anak balita dapat Vitamin A 4.826 orang", imbuhnya kepada fajarsumbar.com.

Harapannya, kata dia, dari hasil penimbangan massal ini kita bisa menghitung berapa kasus gizi buruk pada anak, angka Stunting, dan seluruh balita serta bayi kita bisa tertangani dan terdistribusikan vitamin A-nya secara merata.

"Target kita adalah 100 persen pada bulan Februari ini", imbuhnya, Sabtu (8/2/2020).

Lebih lanjut ia menjelaskan, angka Stunting Kota Sawahlunto untuk tahun 2019 sebanyak 11,1 persen, kita harapkan dengan pelaksanaan bulan Vitamin A dan penimbangan massal pada bulan Februari ini, dari hasil pemeriksaan kita kedepannya diharapkan angka 11,1 persen ini turun sehingga angka Stunting bisa diatasi dengan menurunnya angka pencapaian Stunting.

"Sehingga kita tahu penimbangan massal untuk mencari status gizi anak bayi dan balita merupakan salah satu Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi tugas wajib dari pemerintahan daerah", tandasnya. (ton)