Defisit, Sekda Sawahlunto Beri Lampu Hijau pada OPD Cari Dana ke Pusat

iklan halaman depan

Defisit, Sekda Sawahlunto Beri Lampu Hijau pada OPD Cari Dana ke Pusat

Senin, 10 Februari 2020
Sekretaris Daerah Kota Sawahlunto Rovanly Abdams saat membuka Musrenbang Kecamatan Silungkang.

Sawahlunto, fajarsumbar.com - Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Sawahlunto, Rovanly Abdams memberi lampu hijau kepada kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mencari dana ke pusat.

Pernyataan itu disampaikan Sekda Rovanly pada saat membuka musrenbang di Kecamatan Silungkang, Senin (10/2/2020).

Sekda menjelaskan, devisit anggaran telah menjadi masalah pada umumnya di Sumatera Barat. "Devisit terjadi karena Pendapatan Asli Daerah kita tidak bertambah, sementara jumlah pegawai bertambah setiap tahun," ujarnya.

Dana Alokasi Umum (DAU) dari pusat sejak 2016 menurun, baru di tahun 2019 naik lagi tapi tidak signifikan. Kenaikan DAU Tahun 2019 sebesar 4%, tidak berimbang dengan kenaikan gaji pegawai yang mencapai 10%.

"Ditambah lagi Pemda harus menjalankan ketentuan pusat, yakni memberikan 10% alokasi anggaran APBD untuk desa dan kelurahan", urainya menjelaskan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, saat ini  Alokasi Dana Desa (ADD) terkecil dari APBD adalah Rp856 juta, masing-masing kelurahan juga mendapat besaran yang sama. 

"Dengan kondisi ini, apabila dibandingkan, dana yang dikelola pemerintah desa lebih besar dibandingkan dana yang di OPD", imbuhnya.

Devisit Keuangan Daerah juga disebabkan adanya keterlambatan pencairan royalti batubara dan tidak masuknya Dana Insentif Daerah (DID) dari Pemerintah Pusat.

Sebagai solusi, katanya, Kepala OPD diimbau untuk mencari pendanaan dari pemerintah pusat untuk penanganan pembangunan skala besar seperti pembangunan jalan dan jembatan.

Di sisi lain Sekda menyebutkan pada musrenbang, terhadap usulan pembangunan skala kecil, seperti pengembangan PAUD dan ekonomi kerakyatan, diarahkan ke dana desa dan kelurahan.

Sekda menyebutkan, terkait pembangunan Kantor Desa Muaro Kalaban dan Kantor Camat Silungkang, akan mulai dibangun di tahun ini. 

Ia mengatakan usulan masyarakat yang disampaikan lewat Musrenbang tingkat Desa, Kecamatan dan tingkat Kota akan direkap dalam aplikasi e-planing. 

"Usulan pembangunan yang sifatnya mendesak akan lebih diprioritaskan, namun ada juga usulan yang tidak  tertampung dalam APBD, hal ini terutama menimbang kondisi devisit keuangan daerah", sebutnya di kantor Camat Silungkang.

Ditempat yang sama, Camat Silungkang Asril Hasan berharap pelaksanaan pembangunan yang masuk dalam anggaran daerah tetap mengacu pada usulan-usulan masyarakat.

"Termasuk yang dialokasikan lewat dana aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sawahlunto", tandasnya.(ton)