Inspektorat Padang Pariaman Targetkan Tuntas LKHPN Pejabat Sesuai Jadwal

iklan halaman depan

Inspektorat Padang Pariaman Targetkan Tuntas LKHPN Pejabat Sesuai Jadwal

Jumat, 14 Februari 2020
Tim Inspektorat melakukan pendampingan pengisian LHKPN pada Dinas Kominfo di Parit Malintang

Padang Pariaman, fajarsumbar.com Kabupaten Padang Pariaman berkomitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta bebas KKN dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. 

Upaya untuk mendukung tersebut berkomitmen atas kebijakan KPK RI yaitu pengisian laporan harta kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Inspektur Hendra Aswara menargetkan agar tingkat kepatuhan seluruh wajib lapor pengisian LHKPN. Laporan LHKPN itu dapat meningkat secara signifikan pada tahun ini dan merupakan sebagai upaya pencegahan terhadap tindak pidana korupsi di Kabupaten Padang Pariaman. Adapun wajib LHKPN di padang pariaman sebanyak 212 orang.

“Penyelenggara negara wajib mengisi LHKPN sebagai bentuk pencegahan tindak pidana korupsi” ujar Hendra di Ruang Kerjanya, Parit Malintang, Jumat (14/02/2020).

Ia mengapresiasi Perangkat Daerah yang telah tuntas mengisi LHKPN. Seperti Sekretariat Daerah, Inspektorat, Disdukcapil, Disarpus, Diskominfo, DLHKPP, DPPKB dan BPBD.

Bagi Perangkat Daerah yang belum mengisi LHKPN, kata mantan Kepala Dinas Perizinan ini, maka Tm Inspektorat melakukan asistensi atau pendampingan sesuai jadwal yang telah diberikan ke perangkat daerah bersangkutan.

 “Jadi Tim Inspektorat mengunjungi Dinas,  Badan, Kantor dan Kecamatan untuk pendampingan pengisian LHKPN setiap hari sesuai jadwal yang telah ditentukan” sebut Alumni STPDN Angkatan XI itu.

Ditambahkannya,  batas akhir pengisian LHKPN adalah tanggal 31 Maret setiap tahunnya. Dasar hukum yang mengatur mengenai LHKPN diantaranya Peraturan KPK RI Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, dan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2018 tentang LHKPN dilingkungan Pemkab Padang Pariaman.

“Kegiatan pelaporan LHKPN ini, dimotori oleh Inspektorat..Kita berharap sebanyak 212 wajib lapor ditargetkan tuntas 100% per 31 maret mendatang,” tegas Hendra. (r-saco)