Masih Buntut Pemotongan TPP, Ratusan Pegawai RSUD Sawahlunto Mengadu ke Anggota DPRD

iklan halaman depan

Masih Buntut Pemotongan TPP, Ratusan Pegawai RSUD Sawahlunto Mengadu ke Anggota DPRD

Senin, 17 Februari 2020
Ratusan pegawai RSUD Kota Sawahlunto mengadu ke anggota DPRD buntut pemotongan tambahan penghasilan pegawai (TPP), Senin (17/2/2020). (anton/fajarsumbar.com)

Sawahlunto, fajarsumbar.com - Ratusan pegawai RSUD Kota Sawahlunto duduki gedung DPRD terkait ketidakpuasan penjelasan Sekda beberapa waktu lalu terhadap pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), Senin (17/2/2020).

Pemotongan TPP dinilai tidak adil karena hanya diberlakukan di RSUD saja, sedangkan di Dinas Kesehatan tidak diberlakukan, padahal Dinas Kesehatan juga menerima jasa pelayanan sebut salah satu pegawai RSUD.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kota Sawahlunto Eka Wahyu mengatakan  bahwa pihaknya belum bisa memutuskan, menurutnya, harus dirapatkan dulu dengan manajemen.  Hasilnya tentu pemerintah yang bisa memutuskan.

Saat menerima ratusan pegawai RSUD, ia menyampaikan jangan takut, kalau ada tekanan lapor saja kemari (DPRD). Namun pelayanan di RSUD harus tetap ditingkatkan. Jika tidak, saya yang akan menuntut pihak RSUD kembali.

"Kalau saya menilai, pelayanan ini jangan di potonglah, mereka kan resikonya tinggi. Mereka langsung berinteraksi dengan masyarakat dan juga menanggung resiko penyakit menular serta mereka juga membutuhkan biaya untuk menambah sertifikasinya, STR dan lainnya", sebut politisi PKPI menjelang rapat dengan manajemen RSUD dan Pemerintah Kota Sawahlunto.

Wakil Ketua DPRD Elfira Rita Dewi dari Golkar juga menyampaikan kepada awak media bahwa tentu kita melihat aturan, secara aturan Dinas Kesehatan ada undang-undang, jadi perlakuan ini semuanya sama. Karena di Dinas Kesehatan juga ada pelayanan disitu, di RSUD juga ada. Sementara hak untuk TPP itu adalah hak seluruh PNS.

"Jadi perlakuan yang menyangkut dengan kesehatan tentu sama, karena rujukan aturannya sama. Sementara dalam pemberian RSUD 80 persen, dinas kesehatan 100 persen. Nah ini yang harus kita luruskan, kalau rujukan aturannya berdasarkan undang-undang, jadi tidak bisa diberlakukan setengah-tengah. Jadi pembagiannya harus sama, karena sama-sama pelayanan. Jadi rujukannya tetap berpegang pada aturan", ungkapnya kepada awak media.

Politisi Partai Perindo Jhon Reflita mengatakan saat diskusi di ruang sidang dengan ratusan pegawai RSUD, pihaknya akan segera melakukan percepatan penyelesaian terkait hal ini. "Yang penting fungsi pelayanan jangan sampai terganggu karena ini menyangkut persoalan masyarakat. Kedepannya penyaluran aspirasi ini cukup utusan atau perwakilan saja yang datang sehingga fungsi pelayanan kesehatan tidak terganggu", himbaunya kepada ratusan pegawai RSUD.

Sedangkan Wakil Ketua DPRD Jaswandi dari politisi PPP menyebutkan saat selesai rapat dengan manajemen RSUD dan tim TAPD, intinya kami di DPRD dengan adanya tuntutan dari RSUD, setelah rapat dengan tim TAPD pihaknya akan konsultasi dengan Kementerian yang menyangkut dengan aturan.

"Jadi untuk aturan yang mengikat nanti kami dengan tim TAPD akan konsultasi dengan Kementerian. Kalau sudah menyalahi aturan bagaimana lagi?. Kita harus mengikuti aturan yang berlaku. Nanti kami akan tinjau aturan-aturan yang mengatur keuangan Pemerintah", cetusnya usai rapat dengan tim TAPD dan manajemen RSUD.

Setelah rapat Sekretaris Daerah Kota Sawahlunto Rovanly Abdams mengungkapkan bahwa sesuai aturan Kemendagri tidak boleh melebihi anggaran 2019. Anggaran 2019 kota kita 61 Miliar, nah kalau itu kita naikkan lagi sesuai dengan itu (tuntutan pegawai RSUD), negosiasi awal itu kan sudah, dari 40, pimpinan dijadikan jadi 80. 

"Tapi setelah dihitung semuanya tidak melebihi 80 persen, tidak melebihi pagu dari anggaran 2019, ini sudah kesepakatan. Kalau ini semua kita naikkan menjadi 100 persen, tentu nanti kami minta izin ke Kemendagri. Bisa ngak melebihi dari pagu yang dianggarkan. Kalau boleh, ya silahkan saja nanti dinaikkan", ucapnya.

Akan tetapi, kata Sekda, kalau tidak ada izin tentu tidak bisa dipaksakan. Suratnya sudah jelas. Kesimpulannya tetap seperti semula. Nah ini sebenarnya mereka ini  sudah lebih besar dari yang lain-lain.

"Jadi tidak mungkin di sama ratakan dan ini yang menjadi keputusan, tidak boleh double. Tapi kalau memang belum kita berlakukan sesuai dengan Permendagri tahun 2020 ini, maka masih ada kelonggaran-kelonggaran dan ini sudah di konsultasikan oleh staf BPKAD kepada Kemendagri", urainya menjelaskan.

Direktur RSUD Sawahlunto Ardianof menyampaikan kepada awak media bahwa sesuai janji dengan Sekda, kita kan ada pertemuan di hari Senin (10/2) yang lalu, tapi kan kawan-kawan tidak semuanya yang hadir sehingga berlanjut kesini (DPRD). 

Dan pihaknya dapat undangan dari hari Rabu kemaren untuk rapat koordinasi dengan Komisi I DPRD Sawahlunto. Mungkin kawan-kawan sekalian menyampaikan aspirasi yang kemaren.

"Kita memang di undang kesini, yang diminta kan tim atau perwakilan saja. Mungkin dengan penjelasan dari pak Sekda, mudah-mudahan kawan-kawan yang lain bisa terima. Kalau secara pribadi tentu kami menerima sesuai putusan dari Walikota dan tim TAPD", tandasnya. (ton)