Panwascam Padang Panjang Timur Mulai Rekrut Panwaslu Kelurahan

STIE-AKBP-30 JUNI

iklan halaman depan



Panwascam Padang Panjang Timur Mulai Rekrut Panwaslu Kelurahan

Senin, 10 Februari 2020
Ketua Panwascam Padang Panjang Timur Syamsuarni menunjukan pengumuman rekrut Panwas Kelurahan di Sekretariat (photo: Dila)

Padang Panjang, fajarsumbar.com- Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) Padang Panjang Timur mulai melakukan perekrutan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat 2020, hari ini Senin, (10/2) pengumuman pendaftaran mulai ditempelkan.

Ketua Panwas Kecamatan Padang Panjang Timur Syamsuarni, Pemilihan Umum adalah salah satu agenda yang bakal selalu melibatkan seluruh warga negara maka otomastis juga warga desa atau kelurahan. Maka, butuh petugas Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan untuk melancarkan agenda demokrasi nan penting ini.

Panwas Kelurahan bertugas mengawasi pelaksanaan tahap demi tahap penyelenggaraan Pemilu di kelurahan, Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kelurahan, mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye di wilayah kelurahan. 

Kemudian mengawasi, memelihara dan merawat arsip berdasar jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah desa dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar Syamsuarni

Sedang wewenang Panwaskel, kata Syamsuarni adalah menerima dan menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran terjadap pelaksanaan peraturan perundangan yang mengatur mengenai Pemilu di kelurahan, membantu meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait untuk mencegah dan penindakan pelanggaran Pemilu serta melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Panwas Kelurahan berkewajiban menjalankan tugas dan wewenangnya dengan adil, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas TPS, menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Panwaslu Kecamatan sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik.

" Serta menyampaikan temuan dan laporan pada Panwaslu kecamatan mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPS dan KPPS yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di wilayah kelurahan dan melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan perundangan," ujarnya.

Lebih lanjut Syamsurni mengatakan mengatakan, pengumuman perekrutan akan dilakukan pada 10-16 Februari 2020. Berkas pendaftaran dari calon peserta akan diterima pada 16-22 Februari 2020 di Sekretariat Panwascam Padang Panjang Timur, jalan KH Ahmad Dahlan, No 79 Guguk Malintang, Kecamatan Padang Panjang Timur. 

"Pada waktu yang bersamaan, Panwascam juga akan langsung melakukan penelitian administrasi, kalau ada berkas-berkas yang kurang dipersilahkan memperbaiki sampai 22 Februari 2020, ” katanya di Sekretariat Panwascam Padang Panjang Timur, Senin (10/2)

Pengumuman pendaftaran akan ditempelkan di tiap Kelurahan/ Desa yang ada di masing-masing Kelurahan. Selain itu juga akan disampaikan kepada kepala Kelurahan dan jajaranya, untuk diteruskan kepada masyarakat yang berminat.

Dikatakan Syamsuarni, Panwaslu Kelurahan dibutuhkan untuk mengisi sebanyak 8 kelurahan yang yang di kecamatan Padang Panjang Timur, Masing-masing kelurahan satu Pengawas, namun pada perekutran ini, pendaftarnya di setiap Kelurahan/ Desa minimal harus tiga orang.

“Namun jika pendaftar kurang dari tiga orang untuk satu kelurahan, maka masa pendaftarannya akan diperpanjang sampai 27-4 Maret 2020," ujar Syamsuarni yang juga Koordinator Divisi SDM, Organisasi, dan Data Informasi.

Syamsuarni menjelaskan, syarat mendaftar menjadi Panwaslu Kelurahan/ Desa diantaranya berusia paling rendah 25 tahun, Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat, berdomisili di wilayah Kelurahan bersangkutan yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk.

Mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon, Bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan, Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu, dan lainnya.(adek)