Pemkab Gelar Konsultasi Publik Revisi RTRW 2011-2031

iklan halaman depan

Pemkab Gelar Konsultasi Publik Revisi RTRW 2011-2031

Rabu, 12 Februari 2020
.
Tanah Datar, fajarsumbar.com-Menyikapi perubahan dinamika pembangunan dan perubahan fungsi ruang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tanah Datar 2011-2031 perlu dilakukan revisi. Salah satu tahapannya melalui konsultasi publik untuk menjaring masukan seluruh pemangku kepentingan sebagai dasar perbaikan materi teknis dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Bupati Tanah Datar yang diwakili Sekda Irwandi menyampaikan RTRW memiliki peran penting dalam pembangunan daerah. “RTRW menjadi pedoman dalam penyusunan RPJPD, RPJMD, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam wilayah kabupaten, 

" Dan mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah kabupaten,” sampai Irwandi saat membuka acara konsultasi publik materi teknis dan KLHS RTRW Kabupaten Tanah Datar 2011-2031 di Aula Kantor Bupati, Selasa (11/02/2020).

Irwandi tambahkan proses penyusunan revisi RTRW Tanah Datar sudah dimulai semenjak tahun 2016 namun dengan terbitnya Permen ATR/BPN Noor 1 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan RTRW provinsi, kabupaten dan kota mengakibatkan materi teknis yang sudah disusun disesuaikan lagi dengan peraturan tersebut.

“Pada tahun 2018 dan 2019 telah dilakukan penyesuaian materi teknis dan tahun 2020 dilanjutkan tahapan konsultasi publik, penyusunan dokumen KLHS Revisi RTRW, Berita Acara kesepakatan pengajuan persetujuan substansi antara pemda dengan DPRD, rekomendasi gubernur dan proses substansi di pemerintah pusat,” terang Irwandi.

Irwandi juga sampaikan penyusunan revisi RTRW harus sejalan dengan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Perubahan kawasan lindung dan kawasan budidaya akan berpengaruh terhadap keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Kabupaten Tanah Datar.

“Untuk itu melalui FGD dan konsultasi publik yang juga dilakukan berikutnya, seluruh kelompok masyarakat dan pemangku kepentingan harus berperan dalam menentukan isu panjang terkait revisi RTRW 2011-2031 agar tujuan pembangunan berkelanjutan/SDGs 2030 dapat tercapai,” harapnya.

Ketua Pelaksana Nofi Hendri yang juga Kadis PUPR mengatakan pelaksanaan kosultasi publik diatur melalui Permen ATR Nomor 8 tahun 2017 tentang pedoman pemberian persetujuan substansi.

“Dengan konsultasi publik dijaring masukan untuk dibuatkan berita acara kesepakatan rencana pemanfaatan pengaturan dan pengendalian ruang sebagai bahan proses persetujuan substansi ke Kementerian ATR,” ucap Novi.(adek)