Polemik BUMDes MKB, Mantan Direktur Siap Buka-bukaan

iklan halaman depan

Polemik BUMDes MKB, Mantan Direktur Siap Buka-bukaan

Selasa, 11 Februari 2020
Kantor BUMDes MKB

Sawahlunto, fajarsumbar.com - Polemik Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Menuju Kesejahteraan Bersama (MKB) Desa Muaro Kalaban, Kecamatan Silungkang, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat terus bergulir.

Jon Jupri (Ongku) Wakil Ketua Kerapatan Adat Niniak Mamak Nan Ampek Suku Muaro Kalaban angkat bicara terkait persoalan yang menerpa BUMDes MKB.

Ia mengatakan, wajar saja ada asumsi masyarakat terhadap BUMDes MKB, karena baru berjalan setahun mantan direkturnya Indra Sukriani mengundurkan diri, dan yang mempunyai wewenang adalah kepala desa pada waktu itu tahun 2018, seharusnya kan harus ada serah terima. 

"Pengunduran diri ada serah terima, diaudit dan dilaporkan ke BPD, bukan harus hilang begitu saja antara yang punya wewenang dan Direktur BUMDes", ungkapnya kepada fajarsumbar.com.

Setelah itu, katanya, ditunjuk Lola tanpa ada serah terima segala macam, jadi wajar masyarakat berasumsi, ada apa antara mereka berdua?. Kita tidak menuduh orang Korupsi, cuma kita di masyarakat kan harus transparan.

Ia menjelaskan, harusnya duduk dulu, sebelum mencairkan dana kan melibatkan BPD, mengapa sewaktu mengundurkan diri, BPD tidak dipanggil. Dan wajarlah asumsi masyarakat ada apa dibalik ini?. "Kan yang kita sayangkan saat ini, Pemerintah Kota Sawahlunto seakan-akan ikut menutupi dalam permasalahan ini", ujarnya disebuah warung di Muaro Kalaban.

Lebih lanjut ia mengatakan, ini laporannya yang saya dengar, waktu bulan puasa dulu pasar kuliner rugi Rp20 juta, padahal BUMDes tidak ada yang membuat makanan dan jualan, yang BUMDes sediakan hanya tempat dan tempat itu tidak disewa, dimana letak ruginya?

Jadi kalau rekayasa duit itu, katanya, ngapain Rp350 juta, semiliar pun bisa. Tergantung masyarakat lah, istilahnya Pemerintah terkait, serius kah mengusut dana ini?. Kalau memang serius, ya transparan sajalah, masa iya dalam jangka waktu sekian uang Rp350 juta sudah habis. Kalau ini modelnya, nanti orang mau saja di BUMDes. 

Ongku berharap, bagaimana pertanggungjawabannya?, kebijakan yang diambil itu seperti apa? Salah kah dalam mengambil keputusan. Contoh, dulu waktu membentuk BUMDes ini, kan duduk bersama dengan tokoh masyarakat. Setelah dia duduk segala macam dan dana dicairkan, karena yang mempunyai wewenang Kepala Desa 2018 waktu itu, seharusnya dia selaku komisaris, apapun yang terjadi di BUMDes itu, kan dia harus bekerjasama dengan BPD.

"Tahu-tahu putus sebelah pihak saja, seharusnya kan waktu dia selaku komisaris dan Indra mengundurkan diri, harusnya kan dipanggil BPD. Kita kasihan sama anak itu (Lola), dia yang menjadi korban. Waktu Indra mundur, seharusnya ada serah terima namun tidak ada dilakukan", imbuhnya, Selasa (11/2/2020).

Lebih jelas, Ongku mengatakan, awal permasalahannya, waktu pertama pembentukan BUMDes itu tidak sesuai harapan. Dananya dikeluarkan sedikit demi sedikit. 

"Kita masyarakat ingin persoalan ini diusut tuntas dan transparan. Siapa saja yang terlibat dalam hal ini. Soal pernyataan kepala Desa Herdiamon waktu itu di media yang bilang clean and clear. Dimana letaknya clean nya itu? Sedangkan dana pinjaman masyarakat Rp25 juta, dana tabungan masyarakat Rp24 juta lebih kurangnya lah ya. Yang Rp350 juta ini bagaimana?", tandasnya.

Sementara itu Indra Sukriani dihubungi fajarsumbar.com melalui sambungan telepon mengatakan bahwa kebijakan komisaris BUMDes MKB waktu itu terlalu lambat, karena waktu untuk memperhatikan BUMDes masih minim selaku ia menjadi komisaris.

Ia menjelaskan, waktu serah terima jabatan, katanya, dilengkapi dengan laporan pertanggungjawaban. Pokoknya sudah komplit, ada surat serah terimanya. "Waktu pertama kali kejadiannya, katanya (komisaris) ditambah modal BUMDes nya. Kebutuhan modal Rp100 juta, tahu-tahu dicairkan Rp50 juta.

Katanya dicairkan Rp50 juta lagi di bulan Oktober atau November, rupanya sampai Desember pun tidak cair. Itu sudah mengganggu. Alasannya, kata komisaris waktu itu adalah dananya dari dana Silva.

Pertanyaannya, kata Indra, kenapa BUMDes dibentuk dengan dana Silva, kenapa kebijakan ini tidak dikaji ulang kalau terjadi seperti ini. 

"Saya bersedia buka-bukaan terkait persoalan BUMDes MKB ini", ucapnya diujung telepon.

Komisaris BUMDes MKB kala itu Masril saat dihubungi fajarsumbar.com melalui telepon pertama tidak diangkat, panggilan kedua diangkat namun tidak dijawab dan panggilan ketiga tidak diangkat. Hingga berita ini diturunkan Masril belum dapat dihubungi. (ton)