Masalah Lahan 500 Hektare, Pengadilan Negeri Muaro Sijunjung Lakukan Pemeriksaan Setempat

iklan halaman depan

Masalah Lahan 500 Hektare, Pengadilan Negeri Muaro Sijunjung Lakukan Pemeriksaan Setempat

Jumat, 27 Maret 2020
Suasana saat pemeriksaan setempat di Nagari Tanjung Kaliang Kacamatan Kamang Baru, Sjunjung.

Sijunjung, fajarsumbar.comPengadilan Negeri (PN) Muaro melakukan sidang lapangan pemeriksaan setempat (PS) di lokasi yang disengketakan oleh kedua belah pihak, masalah lahan sawit Pemda seluas 500 hektare di Kecamatan Kamangbaru, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, Kamis, (27/3/2020).

Pihak Pengkab Sijunjung selaku tergugat dan Sabirin Datuk Monti Penghulu, selaku penggugat, dengan kuasa hukumnya Didi Cahyadi Ningrat & Rekan, selaku kuasa hukum, 

Sidang PS penentuan titik lokasi  dilakukan oleh Badan Bertanahan Nasional (BPN), disaksikanoleh kuasa hukum masing-masing pihak penggugat dan tergugat, tanpa ada pengawalan dari  kepolisian.

Sidang dipimpin Ketua Hakim Noerista Suryawati,SH, MH dengan hakim anggota, Agus Purwanto, SH, MH, usai melakukan sidang PS, menjelaskan, sidang tersebut dilakukan untuk melakukan cek lokasi dan pengukuran obyek yang disengketakan.

"Hasilnya tadi hanya mengecek batas lokasi saja dan melihat batas-batas sesuai tidak dengan punya penggugat dan pihak tergugat, setelah ini kesimpulan perkara dan baru putusan," jelasnya.

Sabirin Datuk Monti Penghulu terkait soal sengketa lahan sawit Pemda seluas 500 hektar di Kecamatan Kamangbaru, Kabupaten Sijunjung, bisa memenangkan pihaknya karena menurut Didi Pengkab Sijunjung telah merampas hak klainnya. "Seperti hari ini kita kelapangan jalan yang ditempuh untuk menentukan titik batas tanah ini yang membuat Sabirin Dt Manti ini," ujarnya.

Dan dari titik penentuan batas milik klainnya sudah jelas sesuai dengan peta yang ada, dimana lokasi objek pun jelas dan tidak mengada ada.

Menurut Didi Cahyadi Ningrat selaku kuasa hukum selaku penggugat menyebutkan, bahwa penggugat selaku pemilik ulayat yang sedang mencari kebenaran.

Mereka juga mencari keadilan dan kepastian hukum atas keberadaan tanah ulayat kaum mereka yang diduga telah dikuasai dan dialihkan kepemilikan/haknya kepada pihak lain.

Secara malawan hak serta melawan hukum oleh sdr. Katik Naro dengan cara melakukan transaksi jual beli dengan pemerintah Kabupaten Sijunjung untuk dijadikan lahan sawit pemda.

Mereka juga meminta secara baik-baik kepada tergugat untuk dapat segera mengembalikan hak-hak ulayat kaum penggugat seperti semula dan/atau melakukan peralihan hak secara sah dengan penggugat selaku pemilik ulayat yang sah.

Disebutkan Didi Cahyadi Ningrat, lahan sawit Pemda seluas 500 hektar yang diperkarakan tersebut juga telah dikuasai dan dimiliki secara pribadi oleh tergugat. 

“Pribadi tersebut juga telah menjual bidang tanah yang dikuasainya secara melawan hak kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan siizin dari pihak penggugat,” jelas Didi Cahyadi Ningrat. Didi yakin memang di atas kebenaran.

Sementara itu Kabag Hukum dan HAM Setdakab Sijunjung, Miswita, MR, MH, didampingi Penasehat Hukum Negara, yakni dari pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Sijunjung, seusai melakukan sidang lapangan pemeriksaan setempat (PS) tersebut mengatakan, PS ini merupakan yang kedua kalinya.

Pertama untuk penentuan selatan dan barat, dan yang sekarang penentuan, titik timur dan utara, selesai ini kesimpulan perkara dan terus putusan. (def)