Mobnas Pimpinan DPRD Sawahlunto Rp1,7 Miliar Tuai Kontroversi

iklan halaman depan

Mobnas Pimpinan DPRD Sawahlunto Rp1,7 Miliar Tuai Kontroversi

Rabu, 18 Maret 2020
Mobil pimpinan DPRD Kota Sawahlunto yang dinilai masih layak pakai, pembelian tahun 2017 lalu.

Sawahlunto, fajaraumbar.com - Pengadaan tiga mobil dinas pimpinan DPRD Kota Sawahlunto melalui APBD 2020 senilai Rp1,7 Miliar tuai kontroversi ditengah-tengah masyarakat.

Ketua Balai Wartawan Sawahlunto Adeks Rossyie Mukri mengatakan pada prinsipnya setuju tapi tidak sekarang waktunya, perlu juga diperhatikan kondisi Kota yang sedang Defisit sehingga jika ini tetap dilakukan maka akan terjadi pemborosan anggaran saat ini.

"Tolong jugalah pikirkan kondisi real masyarakat Sawahlunto sekarang. Wakil rakyat itu ada karena rakyat. Suara rakyat suara Tuhan", ungkapnya kepada fajarsumbar.com, Rabu (18/3/2020).

Ketua Pekat IB Kota Sawahlunto Harry Tistanto melalui Divisi Hukum Rahma Satra menyampaikan, karena kota Sawahlunto dalam keadaan Defisit dan ditambah merebaknya Covid-19, apa salahnya anggaran sebesar Rp1,7 Miliar dapat dimanfaatkan untuk persoalan tersebut.

"Lagipula mobil dinas pimpinan DPRD Kota Sawahlunto yang lama masih layak pakai dan belum lima tahun pakai", sebutnya.

Kritikan juga datang dari masyarakat melalui akun Facebook milik Zul Edi terkait pemberitaan fajarsumbar.com sebelumnya.

"Pimpinan DPRD Kota Sawahlunto 'sence of crisis' nya masih ada nggak sih? Masak Mobil Dinas yang masih baru mau ditukar yang baru lagi sih? Tapi Defisit kok masih maksain beli mobil dinas. Memang para pejabat negara diakhir zaman ini nggak satupun yang prihatin dengan nasib rakyat nya. Naudzubillah Mindzalik. Selalu bermegah-megah dan menghambur hambur kan Uang Rakyat", tulis komentarnya.

Menanggapi kondisi Kota Sawahlunto saat ini Badan Koordinasi Nasional Pewarta Warga Independen (Bakornas PWI) Kota Sawahlunto Anton Saputra menyayangkan sikap para elit yang selama ini menggaungkan 'Seiring sejalan, seayun selangkah' dalam membangun Kota Sawahlunto.

"Empat pilar demokrasi yang terdiri dari Eksekutif, Legislatif, Yudikatif dan Jurnalis seyogyanya dapat menjadi sebuah harapan bagi masyarakat khususnya Sawahlunto dalam mempercepat pembangunan Sawahlunto kedepan. Kuncinya adalah koordinasi dan bahu membahu demi kepentingan hajat hidup orang banyak", harapnya kemudian. 

Sementara itu, mantan ketua KPU Sawahlunto Afdhal Muhammad yang terlibat langsung dalam menyelenggarakan pemilihan legislatif yang lalu berpendapat.

"Lebih baik uang sebanyak itu dibuatkan kandang bebek sebagai percontohan, setelah itu ekspor telurnya ke daerah tetangga, tapi kondisi sekarang (Sawahlunto) lagi Defisit", imbuhnya. (ton)