Korupsi Anggaran Bencana, Layak Dituntut Hukuman Mati

iklan halaman depan

Korupsi Anggaran Bencana, Layak Dituntut Hukuman Mati

Kamis, 30 April 2020
Bupati Solok H.Gusmal, SE.MM Vicon dengan Satgas Koordinasi Pencegahan IX, dalam rapat koordinasi dan pemberantasan korupsi terintegrasi, 2020 pemerintah daerah se-Sumatera Barat dengan KPK via video conference, Kamis (30/04/2020) di Guest House Arosuka

Solok, fajarsumbar.com - Sumatera Barat masuk dalam wilayah Satgas Koordinasi Pencegahan IX, dalam penanganan penyimpangan dan pemberantasan korupsi terintegrasi.

Hal itu disampaikan Satgas Koordinasi Pencegahan IX, dalam rapat koordinasi program pencegahan dan pemberantasan korupsi terintegrasi, tahun 2020 pemerintah daerah se-Sumatera barat dengan KPK via video conference, Kamis (30/04/2020).

Hadir dalam Vicon tersebut Bupati Solok H. Gusmal, SE.MM, di dampingi Sekda H.Aswirman, SE.MM, Sekwan Suharmen, Kepala Inspektorat Hermantias, Kepala BKD Editiawarman, Kepala Barenlitbang Erizal, SE.MM, Kabag BPBJ Khairul, ST, Sekretaris DPMPTSP Marcos Shopan dan pejabat terkait lainnya.

KPK berharap, pemerintah Propinsi Sumatera barat dapat menjalankan pengelolaan dana Covid-19 sesuai prosedur, sehingga dapat terhindar dari penyimpangan dan tindak pidana korupsi.

Untuk pemantauannya, KPK mengakui sedang menggunakan Monitoring Center for Prevention (MCP), yang disebut KPK dibuat untuk memudahkan pengawasan tanpa KPK harus datang langsung ke daerah.

KPK menyebut, akan bertindak tegas apabila ditemukan pelanggaran dan unsur korupsi anggaran bencana, yang nantinya dapat dikategorikan sebagai kejahatan berat yang layak dituntut dengan hukuman mati.

Dijelaskan KPK, bahwa pihaknya akan selalu berkomunikasi dengan LKPP dan BPKP-RI, yang diberi mandat untuk melakukan pengawasan dan pendampingan, atas pengadaan barang dan jasa terkait percepatan penaganan Covid-19.

KPK menegaskan, langkah-langkah antisipasi pengadaan barang dan jasa, serta rambu-rambu pencegahan diantaranya, memberikan kepastian bagi pelaksana pengadaan barang/jasa bahwa sepanjang unsur-unsur pidana korupsi tidak terjadi, maka proses BPJ tetap dapat dilaksanakan.

KPK mengingatkan, titik rawan korupsi penanganan Covid-19 diantaranya, pengadaan barang dan jasa, Filantrofi atau sumbangan pihak ketiga, yang meliputi pencatatan penerima, penyaluran bantuan dan penyelewengan bantuan.

Usai Vicon digelar, dilanjutkan dengan Musrembang tahun 2020, dengan agenda menyusun rencana kerja pemerintah tahun 2021, serta mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial, yang dibuka secara resmi Presiden RI Jokowidodo.(nr)